DPR Dorong KPU dan Bawaslu Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Selasa, 27 Februari 2018 - 19:32 WIB
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Lakukan Evaluasi Menyeluruh
A
A
A
JAKARTA - Kasus penangkapan dua penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut, Jawa Tengah disoroti Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Bambang meminta Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
"Mengingat kasus tersebut telah mencoreng," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Dia juga meminta Komisi II DPR mendorong KPU dan Bawaslu menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan evaluasi pada tiga fokus besar.
Pertama, soal transparansi dan akuntabilitas proses pencalonan. Kedua, terkait kinerja penyelenggara Pilkada di setiap tingkatan.
Ketiga, mengevaluasi ulang secara cepat proses pencalonan Pilkada Serentak 2018. "Guna mencegah kasus serupa terulang, serta meyakinkan masyarakat bahwa kasus di Garut tidak terjadi di daerah lainnya," tutur Politikus Partai Golkar ini.
Dia juga meminta Komisi II mendorong KPU untuk proaktif membantu pengungkapan kasus dua oknum penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut tersebut.
"Mengimbau KPU dan Bawaslu dalam hal seleksi penyelenggara Pemilu agar dilakukan dengan mengedepankan asas profesionalitas, meritokrasi, dan berintegrasi," tuturnya.
Diketahui, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut, Jawa Barat Heri Hasan Basri, dan komisioner KPU Garut, Ade Sudrajat, ditangkap pada Sabtu 24 Februari 2018 lantaran diduga telah menerima suap dalam bentuk uang dan mobil dari seorang calon bupati.
Mereka ditangkap petugas dari Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri dan Satgasda Polda Jawa Barat, serta Polres Garut.
Bambang meminta Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
"Mengingat kasus tersebut telah mencoreng," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Dia juga meminta Komisi II DPR mendorong KPU dan Bawaslu menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan evaluasi pada tiga fokus besar.
Pertama, soal transparansi dan akuntabilitas proses pencalonan. Kedua, terkait kinerja penyelenggara Pilkada di setiap tingkatan.
Ketiga, mengevaluasi ulang secara cepat proses pencalonan Pilkada Serentak 2018. "Guna mencegah kasus serupa terulang, serta meyakinkan masyarakat bahwa kasus di Garut tidak terjadi di daerah lainnya," tutur Politikus Partai Golkar ini.
Dia juga meminta Komisi II mendorong KPU untuk proaktif membantu pengungkapan kasus dua oknum penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Garut tersebut.
"Mengimbau KPU dan Bawaslu dalam hal seleksi penyelenggara Pemilu agar dilakukan dengan mengedepankan asas profesionalitas, meritokrasi, dan berintegrasi," tuturnya.
Diketahui, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut, Jawa Barat Heri Hasan Basri, dan komisioner KPU Garut, Ade Sudrajat, ditangkap pada Sabtu 24 Februari 2018 lantaran diduga telah menerima suap dalam bentuk uang dan mobil dari seorang calon bupati.
Mereka ditangkap petugas dari Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri dan Satgasda Polda Jawa Barat, serta Polres Garut.
(dam)
