4 Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Minta KPK Bebas dari Tendensi Politik

JAKARTA - Partai Golkar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku objektif dan bebas dari tendensi politik dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atau menetapkan kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi.

"Kepada KPK kami berharap dalam melakukan OTT atau menetapkan para kepala daerah sebagai tersangka benar-benar objektif, profesional, dan bebas dari tendensi politik apalagi terhadap partai politik tertentu. Posisi Golkar jelas dan tegas, mendukung penuh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata pengurus DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada Sindonews, Jumat (16/2/2018).

Seperti diketahui, sepanjang Februari 2018, KPK telah menangkap empat kepala daerah karena diduga terlibat suap, dua di antaranya berasal dari Partai Golkar. Keduanya yakni Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Subang Imas Aryuminingsing.

Doli mengatakan, Golkar akan memberikan tindakan tegas terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi. Khusus untuk Bupati Subang yang akan maju di Pilkada serentak 2018, Doli menyatakan pihaknya akan mengevaluasi pencalonan tersebut.

"Sikap tegas itu penting untuk menjaga konsistensi Golkar dengan tagline barunya dan menghindari adanya pengaruh negatif terhadap calon-calon Golkar di daerah yang lain, khususnya di Jawa Barat," ucap Doli.