Aksi Kartu Kuning Mahasiswa Diharapkan Bukan Kepentingan Politik Praktis
Selasa, 06 Februari 2018 - 14:10 WIB
Aksi Kartu Kuning Mahasiswa Diharapkan Bukan Kepentingan Politik Praktis
A
A
A
JAKARTA - Aksi nekat Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi perbincangan publik. Sebab kartu itu dikeluarkan di dalam forum terhormat yang dihadiri para guru besar dan langsung menyasar kepada orang nomor satu di Republik ini.
Direktur Eksekutif Bhineka Institute, Ridwan Darmawan menilai, aksi kartu kuning tersebut bentuk keprihatinan Mahasiswa zaman now yang mesti dihargai.
"Ini bentuk peringatan bagi pemerintahan Jokowi untuk tidak terlena dan mesti bekerja keras lagi memberikan pelayanan serta memastikan program-program kesejahteraan rakyat berjalan semestinya," ujar Ridwan saat dihubungi Sindonews, Selasa (6/2/2018).
Menurut Ridwan, kasus Asmat dipandang dari segi geografis sangat berat dan endemis malaria masih menjadi momok yang menakutkan. Namun, tetap memang kasus gizi buruk yang mencuat belakangan ini menjadi PR pemerintah Jokowi.
Kendati begitu, tentu dalam menyelesaikan kasus itu perlu ada porsi urusan pemerintah Pusat dan daerah dalam konteks tanggung jawab dan kewenangannya, utamanya Provinsi Papua adalah daerah otonomi khusus. Namun, tentu tanggung jawab akhirnya ada pada kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yakni Presiden Jokowi.
"Saya kira (aktivis) mahasiswa harus seperti itu, Independen dan tidak berpihak pada kepentingan politik praktis" ucap mantan aktivis 98 ini.
Menurutnya, Gerakan mahasiswa memang seharusnya menjadi garda depan untuk menyuarakan jeritan hati rakyat sebagai mana sejarah Pergerakan mahasiswa dari waktu ke waktu, untuk memberikan catatan kritis bagi pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat agar tetap pada rel nya.
"Terkait saran Jokowi, tentu sangat baik bagi para mahasiswa agar dalam menyuarakan aspirasi atau suara rakyat didasari atas pengalaman langsung bersentuhan dengan rakyat yang di Advokasinya, jangan sampai mereka berjarak dari rakyat yang di perjuangkannya," kata dia.
Direktur Eksekutif Bhineka Institute, Ridwan Darmawan menilai, aksi kartu kuning tersebut bentuk keprihatinan Mahasiswa zaman now yang mesti dihargai.
"Ini bentuk peringatan bagi pemerintahan Jokowi untuk tidak terlena dan mesti bekerja keras lagi memberikan pelayanan serta memastikan program-program kesejahteraan rakyat berjalan semestinya," ujar Ridwan saat dihubungi Sindonews, Selasa (6/2/2018).
Menurut Ridwan, kasus Asmat dipandang dari segi geografis sangat berat dan endemis malaria masih menjadi momok yang menakutkan. Namun, tetap memang kasus gizi buruk yang mencuat belakangan ini menjadi PR pemerintah Jokowi.
Kendati begitu, tentu dalam menyelesaikan kasus itu perlu ada porsi urusan pemerintah Pusat dan daerah dalam konteks tanggung jawab dan kewenangannya, utamanya Provinsi Papua adalah daerah otonomi khusus. Namun, tentu tanggung jawab akhirnya ada pada kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yakni Presiden Jokowi.
"Saya kira (aktivis) mahasiswa harus seperti itu, Independen dan tidak berpihak pada kepentingan politik praktis" ucap mantan aktivis 98 ini.
Menurutnya, Gerakan mahasiswa memang seharusnya menjadi garda depan untuk menyuarakan jeritan hati rakyat sebagai mana sejarah Pergerakan mahasiswa dari waktu ke waktu, untuk memberikan catatan kritis bagi pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat agar tetap pada rel nya.
"Terkait saran Jokowi, tentu sangat baik bagi para mahasiswa agar dalam menyuarakan aspirasi atau suara rakyat didasari atas pengalaman langsung bersentuhan dengan rakyat yang di Advokasinya, jangan sampai mereka berjarak dari rakyat yang di perjuangkannya," kata dia.
(pur)
