Gizi Buruk Masih Ditemukan di Papua, BPK Diminta Audit Dana Otsus

JAKARTA - DPR meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana otonomi khusus Papua, pascakasus gizi buruk dan wabah campak yang menimpa masyarakat Asmat, Papua.

"Seluruh dana dari APBN yang berasal dari negara itu tentu seluruhnya wajib diaudit oleh BPK," ucap Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jumat 2 Februari 2018.

Menurut dia, audit BPK sangat penting untuk melaporkan kepada masyarakat bahwa aliran dana otsus sudah sesuai prosedur atau sebaliknya.

"Harus memberikan laporan kepada DPR dan masyarakat bahwa apa yang sudah dilakukan itu sesuai prosedur dan tata administrasi serta tata pengelolaan dari kaidah-kaidah atministrasi negara," ungkapnya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga meminta BPK mengaudit dana otonomi khusus Papua. Audit BPK dikatakannya merupakan langkah tepat di tengah banyaknya pertanyaan apakah dana otsus yang jumlahnya triliunan sudah tepat sasaran atau tidak.

"Saya kira bagus bila ada audit yang ketat dari BPK tentang penggunaan dana otsus ini kemana saja, kan besar jumlahnya triliunan. Pemerintah daerah harus membuat skala prioritas dana otsus ini digunakan untuk apa saja," ucapnya saat dihubungi.

Menurut dia, jangan sampai dana otsus yang bocor dan digunakan bukan untuk kepentingan masyarakat Papua. "Karena itu kepala daerah yang ada di Papua khususnya, ini harus menyalurkan uang-uang dana otsus ini untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Dia juga mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa merespons secara cepat segala permasalahan di Papua.