DPR Minta Penjelasan Mendagri Soal 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur
DPR Minta Penjelasan Mendagri Soal 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali akan meminta penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait usulan menjadikan dua jenderal Polri menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Saya akan coba mencoba berkomunikasi dengan Mendagri, minta penjelasan dengan beliau kira-kira apa yang menjadi dasar penunjukan dua perwira polisi ini," ucapnya, Jumat (27/1/2018).
Meski agenda pilkada sudah di depan mata, Amali berharap pati TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. "Dia tidak berpolitik. Tapi mereka menjalankan pemerintahan. Karena di situ ada jabatan kosong, makanya diisi plt dari perwira tinggi TNI/Polri," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, dua perwira tinggi Polri, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan dan Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin, akan menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di provinsi yang akan menggelar Pilkada 2018. M Iriawan akan menjadi plt gubernur Jawa Barat, sementara Martuani Sormin akan menjadi plt gubernur Sumatera Utara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya memang mengusulkan agar plt gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara (Sumut) diisi dari perwira tinggi Polri atau TNI yang jabatannya setara pejabat eselon I. Pertimbangannya adalah karena dua daerah itu punya kerawanan dari sisi stabilitas keamanan sehingga diperlukan plt gubernur dari kalangan Polri atau TNI. Hal itu juga sudah dilakukan pihaknya saat Pilkada Serentak 2017.
"Tahun lalu (Pilkada 2017), saya minta polisi juga dikasih, Pak Carlo Tewu (Irjen Pol Carlo Brix Tewu menjadi plt gubernur Sulawesi Barat), enggak ada masalah. Dari TNI, Pak Darmo (dirjen politik dan pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri (polpum Kemendagri), Mayjen TNI Purn Soedarmo saja di Aceh enggak ada masalah," kata Tjahjo Kumolo.
"Saya akan coba mencoba berkomunikasi dengan Mendagri, minta penjelasan dengan beliau kira-kira apa yang menjadi dasar penunjukan dua perwira polisi ini," ucapnya, Jumat (27/1/2018).
Meski agenda pilkada sudah di depan mata, Amali berharap pati TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. "Dia tidak berpolitik. Tapi mereka menjalankan pemerintahan. Karena di situ ada jabatan kosong, makanya diisi plt dari perwira tinggi TNI/Polri," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, dua perwira tinggi Polri, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan dan Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin, akan menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di provinsi yang akan menggelar Pilkada 2018. M Iriawan akan menjadi plt gubernur Jawa Barat, sementara Martuani Sormin akan menjadi plt gubernur Sumatera Utara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya memang mengusulkan agar plt gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara (Sumut) diisi dari perwira tinggi Polri atau TNI yang jabatannya setara pejabat eselon I. Pertimbangannya adalah karena dua daerah itu punya kerawanan dari sisi stabilitas keamanan sehingga diperlukan plt gubernur dari kalangan Polri atau TNI. Hal itu juga sudah dilakukan pihaknya saat Pilkada Serentak 2017.
"Tahun lalu (Pilkada 2017), saya minta polisi juga dikasih, Pak Carlo Tewu (Irjen Pol Carlo Brix Tewu menjadi plt gubernur Sulawesi Barat), enggak ada masalah. Dari TNI, Pak Darmo (dirjen politik dan pemerintahan umum Kementerian Dalam Negeri (polpum Kemendagri), Mayjen TNI Purn Soedarmo saja di Aceh enggak ada masalah," kata Tjahjo Kumolo.
(zik)
Explore More