Presiden Minta TNI dan Polri Jaga Netralitas di Pilkada Serentak
Selasa, 23 Januari 2018 - 21:26 WIB
Presiden Minta TNI dan Polri Jaga Netralitas di Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjaga netralitas selama Pilkada Serentak 2018. Pernyataan itu disampaikan Hadi Tjahjanto seusai memberikan pengarahan rapat pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).
"Pesan Bapak Presiden, TNI dan Polri menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan tahapan pemilu 2019," ujar Hadi.
Hadi menyampaikan, Presiden Jokowi juga ingin pelaksanaan pesta demokrasi nanti berjalan lancar dan baik sehingga tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Selain soal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, TNI-Polri diharapkan mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah.
"Dukungan ini akan mempengaruhi proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan, itu yang terutama," tandasnya.
Rapat pimpinan TNI-Polri 2018 akan berlangsung selama tiga hari ke depan. Rapim dibuka Presiden Jokowi dan akan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam rapat, TNI-Polri akan mengevaluasi kinerja mereka selama 2017 dan membahas apa saja yang akan dilakukan dalam kurun waktu setahun ke depan.
Dalam rapim juga diadakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan Polri. Selain para pejabat tinggi TNI dan Polri, rapim juga dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, pimpinan KPU, pimpinan Bawaslu, dan pimpinan KPK, Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, dan Seskab Pramono Anung, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Djoko Setiadi dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Hadi menerangkan tujuan besar kegiatan ini adalah untuk menunjukkan soliditas TNI dan Polri. "Tujuan besarnya adalah kita menunjukkan bahwa soliditas TNI-Polri yang kita bina selama ini, kita pertahankan dan akan semakin kuat," terang Hadi.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan Presiden Jokowi memerintahkan TNI-Polri netral saat Pilkada 2018. Jokowi juga meminta agar konflik yang terjadi saat pilkada nanti diselesaikan dengan cara persuasif.
"Penekanan beliau yang paling utama dalam rangka pilkada dan pilpres. Beliau menekankan dan memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk netral. Itu nanti dibuat headline-nya seperti itu," kata Tito.
Menurut Tito, Jokowi juga memerintahkan TNI-Polri memetakan 171 wilayah rawan konflik selama pilkada. Jokowi mengarahkan agar TNI-Polri mengambil langkah persuasif dalam penyelesaian konflik dibanding cara-cara responsif atau represi. “Kemudian lihat tingkat kerawanan seperti apa,” ucapnya.
Selain masalah di atas, Presiden Jokowi meminta Panglima dan Kapolri menangani wabah penyakit di Papua. TNI dan Polri akan membentuk satgas menangani wabah penyakit tersebut. "Bapak Presiden memerintahkan segera Panglima dan Kapolri untuk menangani permasalahan wabah penyakit di Papua dan kita teruskan membentuk satuan tugas (satgas) TNI-Polri," kata Hadi.
Hadi mengatakan satgas tersebut akan menerjunkan tenaga medis dan dokter spesialis. Mereka akan meninjau lokasi yang dianggap rawan wabah penyakit. "Kegiatan pertama akan menerjunkan tenaga medis, termasuk dokter spesialis, dan akan mendatangi tempat-tempat yang rawan penyakit. Tentunya didukung logistik dan dukungan obat-obatan," jelas Hadi.
Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, Hadi menyatakan Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Lodewyk dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M Iriawan akan melakukan koordinasi. Satgas ini juga tetap akan mendatangi lokasi yang tidak atau terkena wabah penyakit.
"Satgas ini akan melakukan monitoring secara berkala dengan jaringan TNI-Polri. Misalnya di mana potensi gangguan kesehatan nutrisi, penyakit, wabah, dan lain-lain," terangnya.
"Pesan Bapak Presiden, TNI dan Polri menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan tahapan pemilu 2019," ujar Hadi.
Hadi menyampaikan, Presiden Jokowi juga ingin pelaksanaan pesta demokrasi nanti berjalan lancar dan baik sehingga tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Selain soal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, TNI-Polri diharapkan mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah.
"Dukungan ini akan mempengaruhi proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan, itu yang terutama," tandasnya.
Rapat pimpinan TNI-Polri 2018 akan berlangsung selama tiga hari ke depan. Rapim dibuka Presiden Jokowi dan akan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam rapat, TNI-Polri akan mengevaluasi kinerja mereka selama 2017 dan membahas apa saja yang akan dilakukan dalam kurun waktu setahun ke depan.
Dalam rapim juga diadakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan Polri. Selain para pejabat tinggi TNI dan Polri, rapim juga dihadiri Ketua MK Arief Hidayat, pimpinan KPU, pimpinan Bawaslu, dan pimpinan KPK, Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, dan Seskab Pramono Anung, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Djoko Setiadi dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Hadi menerangkan tujuan besar kegiatan ini adalah untuk menunjukkan soliditas TNI dan Polri. "Tujuan besarnya adalah kita menunjukkan bahwa soliditas TNI-Polri yang kita bina selama ini, kita pertahankan dan akan semakin kuat," terang Hadi.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan Presiden Jokowi memerintahkan TNI-Polri netral saat Pilkada 2018. Jokowi juga meminta agar konflik yang terjadi saat pilkada nanti diselesaikan dengan cara persuasif.
"Penekanan beliau yang paling utama dalam rangka pilkada dan pilpres. Beliau menekankan dan memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk netral. Itu nanti dibuat headline-nya seperti itu," kata Tito.
Menurut Tito, Jokowi juga memerintahkan TNI-Polri memetakan 171 wilayah rawan konflik selama pilkada. Jokowi mengarahkan agar TNI-Polri mengambil langkah persuasif dalam penyelesaian konflik dibanding cara-cara responsif atau represi. “Kemudian lihat tingkat kerawanan seperti apa,” ucapnya.
Selain masalah di atas, Presiden Jokowi meminta Panglima dan Kapolri menangani wabah penyakit di Papua. TNI dan Polri akan membentuk satgas menangani wabah penyakit tersebut. "Bapak Presiden memerintahkan segera Panglima dan Kapolri untuk menangani permasalahan wabah penyakit di Papua dan kita teruskan membentuk satuan tugas (satgas) TNI-Polri," kata Hadi.
Hadi mengatakan satgas tersebut akan menerjunkan tenaga medis dan dokter spesialis. Mereka akan meninjau lokasi yang dianggap rawan wabah penyakit. "Kegiatan pertama akan menerjunkan tenaga medis, termasuk dokter spesialis, dan akan mendatangi tempat-tempat yang rawan penyakit. Tentunya didukung logistik dan dukungan obat-obatan," jelas Hadi.
Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, Hadi menyatakan Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Lodewyk dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M Iriawan akan melakukan koordinasi. Satgas ini juga tetap akan mendatangi lokasi yang tidak atau terkena wabah penyakit.
"Satgas ini akan melakukan monitoring secara berkala dengan jaringan TNI-Polri. Misalnya di mana potensi gangguan kesehatan nutrisi, penyakit, wabah, dan lain-lain," terangnya.
(kri)
