Tahun Politik, Masyarakat Diimbau Lebih Selektif Pilih Informasi

JAKARTA - Masyarakat diingatkan untuk lebih selektif, pintar, dan cerdas dalam memilih informasi, baik di media sosial maupun di media online agar tidak mudah terprovokasi yang bisa mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat.

Hal itu perlu dilakukan seiring maraknya informasi bohong atau hoax di dunia maya, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Berkaca pada pilkada dan pemilihan presiden sebelumnya, hoax dan aksi saling bully ramai di media sosial (medsos) yang mengakibatkan perpecahan di masyarakat.

Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, masyarakat harus selalu melakukan cek dan cek ulang berita-berita yang beredar.

Adapun caranya, kata dia, membandingkan informasi dari media satu dengan media lain yang mengangkat topik sama dengan sudut pandang berbeda.

“Memang diperlukan kecerdasan dari masyarakat untuk dapat mencerna kebenaran isi berita, seperti masuk akal atau tidak, ada bukti konkret atau tidak,” ujar Zuhro kepada wartawan di Jakarta, Jumat 19 Januari 2018.

Menurut dia, selama ini medsos cenderung kurang mencerahkan, walaupun dalam pengamatannya pada tahun 2013, hoax tidak muncul secara masif seperti saat ini.

Dia mengamati selama ini orang dalam berdiskusi, mengemukakan pendapat, opini, komentar ataupun argumen-argumen itu tidak hanya sangat ringan, tetapi lebih mengarah kepada menghujat dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak senonoh, kasar, jauh dari nilai keberadaban bangsa Indonesia.

“Itu sudah mulai sejak 2013-2014, saya concern sekali mengamati masalah ini. Kenapa kok jauh dari nilai-nilai keberadaban bangsa kita, karena kita ini kan memiliki nilai-nilai dan budaya-budaya mulia," tutur Zuhro.

Dia telah mengamati medsos di Jepang dan Korea Utara. Bila dibandingkan dengan kedua negara itu, kata dia,
penggunaan medsos di Indonesia cenderung tidak menunjukkan harkat dan martabat bangsa.

Kondisi tersebut dikatakannya tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusian yang adil dan beradab. “Dimensi sila kedua sudah tidak lekat dengan kita. Jadi nilai-nilai yang ada di sila kedua ini sudah sama sekali tidak melekat lagi di masyarakat. Karena ini terwujud dari tutur kata dan perilaku. Tutur kata ini kan ungkapan dari kepribadian mengenai apa yang ada di sanubari,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah perlu berupaya mengatasi maraknya informasi hoax agar persatuan tetap terjaga dalam menghadapi tahun politik.

Caranya, kata dia, melakukan upaya untuk mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan. "Bagaimana menimbulkan ownership," tandasnya.