Verifikasi Parpol Dihapus, Bukti Hukum 'Dilenturkan' Demi Politik
Rabu, 17 Januari 2018 - 11:52 WIB
Verifikasi Parpol Dihapus, Bukti Hukum 'Dilenturkan' Demi Politik
A
A
A
JAKARTA - Kesepakatan pemerintah dan DPR yang menghapuskan ketentuan verifikasi faktual bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2019 menuai kritik.
Sikap Komisi II DPR dan pemerintah yang sepakat menghapus ketentuan verifikasi faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019 dinilai bukti hukum telah ditafsirkan dan "dilenturkan" demi politik.
"Hal itu menunjukkan hukum dapat ditafsir dan dilenturkan demi politik," ujar Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia kepada SINDOnews, Rabu (17/1/2018).
Menurut dia, kesepakatan itu akan menjadi preseden kurang baik dan terkesan hanya menguntungkan partai politik besar.
"Ini akan menjadi preseden yang kurang baik bila hukum ditafsir demi kepentingan politik dari partai-partai besar atau the rulling parties," paparnya.
Dalam rapat di Gedung DPR, Selasa 16 Januari 2018, Komisi II DPR dan pemerintah sepakat umembatalkan ketentuan verifikasi faktual terhadap parpol calon peserta Pemilu 2019. (Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Istilah Verifikasi Faktual Parpol )
DPR dan pemerintah menganggap kesepakatan itu diambil untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi parpol. Padahal, MK dalam putusan uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan seluruh parpol menjalani verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2019.
Sikap Komisi II DPR dan pemerintah yang sepakat menghapus ketentuan verifikasi faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019 dinilai bukti hukum telah ditafsirkan dan "dilenturkan" demi politik.
"Hal itu menunjukkan hukum dapat ditafsir dan dilenturkan demi politik," ujar Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia kepada SINDOnews, Rabu (17/1/2018).
Menurut dia, kesepakatan itu akan menjadi preseden kurang baik dan terkesan hanya menguntungkan partai politik besar.
"Ini akan menjadi preseden yang kurang baik bila hukum ditafsir demi kepentingan politik dari partai-partai besar atau the rulling parties," paparnya.
Dalam rapat di Gedung DPR, Selasa 16 Januari 2018, Komisi II DPR dan pemerintah sepakat umembatalkan ketentuan verifikasi faktual terhadap parpol calon peserta Pemilu 2019. (Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat Hapus Istilah Verifikasi Faktual Parpol )
DPR dan pemerintah menganggap kesepakatan itu diambil untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi parpol. Padahal, MK dalam putusan uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan seluruh parpol menjalani verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2019.
(dam)
