Panwaslu Diminta Tegas Sikapi Kampanye Hitam dalam Pilkada
Senin, 08 Januari 2018 - 16:01 WIB
Panwaslu Diminta Tegas Sikapi Kampanye Hitam dalam Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Setiap kontestasi politik seperti pilkada kerap diwarnai kampanye hitam (black campaign). Kampanye hitam seolah-olah menjadi tradisi yang lumrah untuk memuaskan hasrat kekuasannya.
Menurut Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, mendekati Pilkada Serentak 2018, kampanye hitam masih menjadi andalan dalam upaya memenangkan kontestasi.
"Tidak semua bentuk kampanye hitam itu dikomandoi langsung oleh kandidat tertentu, namun tidak menutup kemungkinan adanya upaya terstruktur dan sistematis dalam melakukan kampanye hitam," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Senin (8/1/2018).
Oleh karenanya, lanjut Sulthan, para kontestan pilkada dan pendukungnya bersama-sama penyelenggara pilkada serta Panwaslu harus tegas dalam menghadapi kampanye hitam tersebut.
Dia berpandangan, sudah sepatutnya para peserta pilkada beradu visi dan misi dalam upaya menjawab kebutuhan rakyat. Sehingga, rakyat semakin rasional dalam menentukan calon pemimpin mereka di daerah.
"Budaya politik konsep dan gagasan akan lebih mewarnai diskursus publik dibanding aksi saling fitnah dan bongkar aib. Dengan demikian, pendidikan politik benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tukasnya.
Menurut Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, mendekati Pilkada Serentak 2018, kampanye hitam masih menjadi andalan dalam upaya memenangkan kontestasi.
"Tidak semua bentuk kampanye hitam itu dikomandoi langsung oleh kandidat tertentu, namun tidak menutup kemungkinan adanya upaya terstruktur dan sistematis dalam melakukan kampanye hitam," ujar Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Senin (8/1/2018).
Oleh karenanya, lanjut Sulthan, para kontestan pilkada dan pendukungnya bersama-sama penyelenggara pilkada serta Panwaslu harus tegas dalam menghadapi kampanye hitam tersebut.
Dia berpandangan, sudah sepatutnya para peserta pilkada beradu visi dan misi dalam upaya menjawab kebutuhan rakyat. Sehingga, rakyat semakin rasional dalam menentukan calon pemimpin mereka di daerah.
"Budaya politik konsep dan gagasan akan lebih mewarnai diskursus publik dibanding aksi saling fitnah dan bongkar aib. Dengan demikian, pendidikan politik benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tukasnya.
(kri)
