Hadapi Tahun Politik, PBNU Ajak Masyarakat Tinggalkan Politik Uang dan SARA
Rabu, 03 Januari 2018 - 18:17 WIB
Hadapi Tahun Politik, PBNU Ajak Masyarakat Tinggalkan Politik Uang dan SARA
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Syiraj, mengimbau masyarakat untuk meninggalkan politik uang dan isu SARA dalam menghadapi tahun politik 2018-2019.
Said mengatakan, politik uang dan isu SARA memiliki daya rusak tinggi terhadap mekanisme demokrasi yang telah dipilih sebagai sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang majemuk.
"Politik uang dan SARA adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, melainkan juga mengancam Pancasila dan NKRI," kata Said dalam acara Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017 di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018).
Said menjelaskan, politik uang merusak legitimasi. Sementara SARA merusak kesatuan sosial melalui sentimen primordial yang mengoyak anyaman kebangsaan.
Said mencontohkan peristiwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang menurutnya masih menyisakan kenangan hitam sebagai perebutan kekuasaan politik dengan menghalalkan segala cara.
"Pengalaman ini harus menjadi bahan refleksi untuk mawas diri. Demokrasi harus difilter dari ekses-ekses negatif melalui literati sosial dan penegakan hukum," ucap Said.
Said mengatakan, politik uang dan isu SARA memiliki daya rusak tinggi terhadap mekanisme demokrasi yang telah dipilih sebagai sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang majemuk.
"Politik uang dan SARA adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, melainkan juga mengancam Pancasila dan NKRI," kata Said dalam acara Muhasabah Kebangsaan: Resolusi 2018 dan Refleksi 2017 di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018).
Said menjelaskan, politik uang merusak legitimasi. Sementara SARA merusak kesatuan sosial melalui sentimen primordial yang mengoyak anyaman kebangsaan.
Said mencontohkan peristiwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang menurutnya masih menyisakan kenangan hitam sebagai perebutan kekuasaan politik dengan menghalalkan segala cara.
"Pengalaman ini harus menjadi bahan refleksi untuk mawas diri. Demokrasi harus difilter dari ekses-ekses negatif melalui literati sosial dan penegakan hukum," ucap Said.
(pur)
