Tahun 2018 Jadi Momen Perebutan Kekuasaan Politik

JAKARTA - Tahun 2018 adalah tahun politik, begitu banyak kalangan dan pengamat politik menyebutnya.

Pada tahun tersebut, dipastikan akan terjadi proses konsolidasi politik secara massif oleh elite politik negeri ini untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 di 171 daerah dan dimulainya tahapan Pemilu 2019.

Menurut Direktur Bhineka Institute, Ridwan Darmawan, tahun politik merupakan tahun penentuan dalam konteks perebutan kekuasaan elite di tingkat daerah sampai nasional.

Terlebih Pilkada serentak 2018 juga meliputi tiga daerah dengan jumlah penduduk besar, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut dia, pilkada tiga daerah tersebut sangat bersinggungan langsung dengan Pemilu Presiden 2019. "Benar-benar sebuah tahun penentuan bagi semua elite partai di negeri ini," tutur Ridwan saat dihubungi SINDOnews, Selasa (2/1/2018).

Ridwan menyebutkan, masyarakat akan menyoroti berbagai manuver dan kontestasi politik para elite demi meraih kekuasaan, baik di daerah maupun uji penjajakan figur yang pantas diusung menjadi calon presiden.

Menurut dia, para politikus, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif tidak akan lagi sepenuhnya fokus pada tugas-tugas pokok.

Ridwan mewanti-wanti para elite politik untuk tetap memegang konsensus nasional, yakni Pancasila dan NKRI berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai acuan berpoltik.

Bagi Ridwan, aktivitas politik tidak boleh masuk ke ranah "berbahaya" seperti penggunaan isu primordialisme dan politik identitas bernuansa agama. Sebab, pertaruhannya sangat berat.

Dia tidak ingin pengalaman pahit masa lalu, kerusuhan rasial, etnis terjadi. "Jadikan tahun politik ini adalah tahun politik yang cerdas, politik yang mencerdaskan rakyat bukan membodohi dengan cara-cara menjadikan informasi hoax sebagai upaya memperdayai masyarakat, semoga tahun politik ini justru menjadi ajang politik edukasi bagi masyarakat," tuturnya.