PPP Wanti-wanti Jokowi Soal Stabilitas Politik Tahun 2018
Kamis, 28 Desember 2017 - 22:04 WIB
PPP Wanti-wanti Jokowi Soal Stabilitas Politik Tahun 2018
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap menjamin stabilitas politik, hukum dan keamanan pada tahun 2018.
Seperti diketahui, pada tahun 2018 akan digelar pilkada serentak. Pada tahun itu juga akan dimulai tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019.
Hal tersebut diungkapkan Fraksi PPP saat menggelar jumpa pers mengenai efleksi akhir tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Desember 2017.
"Stabilitas nasional telah terbangun dengan baik sepanjang 2017 ini. Terlihat dari program pemerintah tereksekusi dengan baik dan pembangunan masif infrastruktur walaupun belum dapat dirasakan efeknya secara signifikan," kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati.
Meskipun riuh politik sempat muncul pada tahun ini, kata dia, program kerja, pembangunan infrastruktur, dan relasi eksekutif-legislatif terkait fungsi pengawasan maupun legislasi relatif berjalan baik.
"Ibarat rapor, maka pemerintahan Jokowi bisa kami nilai A," ujarnya.
Dia menekankan jelang tahun politik 2018 nanti, penyelenggara pemilu harus mampu bekerja secara independen.
Pemerintah juga dituntut bisa memastikan stabilitas politik tetap terjaga untuk menyukseskan proses kontestasi di Pilkada Serentak 2018.
"Saya dorong agar pemerintah tetap bekerja on the track guna menjaga stabilitas nasional seperti di sepanjang tahun 2017 untuk menyiasati pelaksanaan Pilkada Serentak 2018," tandasnya.
Menurut dia, penyelenggaraan pilkada serentak harus dipastikan digelar dengan damai, fair, dan jujur. "Fraksi PPP DPR meminta kepada pelaksana pilkada agar pilkada berjalan dengan damai," ucapnya.
Reni juga mengatakan relasi DPR dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik. Proses pembahasan kebijakan program kerja pemerintah misalnya, atau pembahasan anggaran maupun proses pengawasan parlemen terhadap eksekutif dinilainya berjalan cukup dinamis.
"Sikap saling menghormati satu lembaga dengan lembaga lainnya berjalan cukup ideal," ungkapnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2018 akan digelar pilkada serentak. Pada tahun itu juga akan dimulai tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019.
Hal tersebut diungkapkan Fraksi PPP saat menggelar jumpa pers mengenai efleksi akhir tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Desember 2017.
"Stabilitas nasional telah terbangun dengan baik sepanjang 2017 ini. Terlihat dari program pemerintah tereksekusi dengan baik dan pembangunan masif infrastruktur walaupun belum dapat dirasakan efeknya secara signifikan," kata Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati.
Meskipun riuh politik sempat muncul pada tahun ini, kata dia, program kerja, pembangunan infrastruktur, dan relasi eksekutif-legislatif terkait fungsi pengawasan maupun legislasi relatif berjalan baik.
"Ibarat rapor, maka pemerintahan Jokowi bisa kami nilai A," ujarnya.
Dia menekankan jelang tahun politik 2018 nanti, penyelenggara pemilu harus mampu bekerja secara independen.
Pemerintah juga dituntut bisa memastikan stabilitas politik tetap terjaga untuk menyukseskan proses kontestasi di Pilkada Serentak 2018.
"Saya dorong agar pemerintah tetap bekerja on the track guna menjaga stabilitas nasional seperti di sepanjang tahun 2017 untuk menyiasati pelaksanaan Pilkada Serentak 2018," tandasnya.
Menurut dia, penyelenggaraan pilkada serentak harus dipastikan digelar dengan damai, fair, dan jujur. "Fraksi PPP DPR meminta kepada pelaksana pilkada agar pilkada berjalan dengan damai," ucapnya.
Reni juga mengatakan relasi DPR dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik. Proses pembahasan kebijakan program kerja pemerintah misalnya, atau pembahasan anggaran maupun proses pengawasan parlemen terhadap eksekutif dinilainya berjalan cukup dinamis.
"Sikap saling menghormati satu lembaga dengan lembaga lainnya berjalan cukup ideal," ungkapnya.
(dam)
