Soal Ketua DPR, Golkar Harus Tunjuk Figur Bersih dari Korupsi
Kamis, 28 Desember 2017 - 09:41 WIB
Soal Ketua DPR, Golkar Harus Tunjuk Figur Bersih dari Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar hingga saat ini masih belum menunjuk nama calon Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Sejumlah nama pun mulai bermunculan, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.
Pengamat politik dari UIN Jakarta Ali Munhanif menyampaikan, Golkar harus berani menunjuk kader yang bersih dari kasus korupsi maupun kasus hukum lainnya sebagai calon ketua DPR sesuai semangat Munaslub agar keluar dari asumsi partai korupsi karena mantan Ketua Umumnya Setya Novanto dililit korupsi e-KTP.
"Partai Golkar sudah berikrar untuk menjadi partai bersih dan ingin bangkit mempersiapkan diri menghadapi pilkada dan pemilu 2019. Karena itu, kandidat ketua DPR yang diajukan mewakili Golkar sudah semestinya menampilkan citra bersih dan bangkit," kata Ali Munhanif saat dikonfirmasi, Kamis (28/12/2017).
Ali Munhanif mengatakan, dari tiga tokoh yang bermunculan itu nama AGK dinilai paling tepat sebagai antitesa Setya Novanto. AGK tidak pernah disebut-sebut dalam kasus korupsi maupun kasus hukum lainnya, berbeda dengan Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.
"Selain merupakan kader Golkar yang bersih, nama AGK juga akan memenuhi harapan publik, bahkan juga oleh faksi-faksi dalam Golkar," lanjutnya.
Dikatakan Ali Munhanif selain kasus Setya Novanto, Golkar juga menjadi salah satu partai sepakat dengan Hak Angket KPK di DPR dan itu bertentangan dengan semangat Munaslub. Sementara itu, AGK telah tegas mengatakan Golkar harus keluar dari Pansus Hak Angket meski harus bertentangan dengan sikap partainya.
"Sikap ini jelas, bahwa AGK hendak menerjemahkan komitmen Golkar menentang pelemahan KPK. Tidak ada legitimasi paling kuat, baik dari segi moral maupun strategis, kecuali AGK sebagai calon Ketua DPR," tegasnya.
Sejumlah nama pun mulai bermunculan, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.
Pengamat politik dari UIN Jakarta Ali Munhanif menyampaikan, Golkar harus berani menunjuk kader yang bersih dari kasus korupsi maupun kasus hukum lainnya sebagai calon ketua DPR sesuai semangat Munaslub agar keluar dari asumsi partai korupsi karena mantan Ketua Umumnya Setya Novanto dililit korupsi e-KTP.
"Partai Golkar sudah berikrar untuk menjadi partai bersih dan ingin bangkit mempersiapkan diri menghadapi pilkada dan pemilu 2019. Karena itu, kandidat ketua DPR yang diajukan mewakili Golkar sudah semestinya menampilkan citra bersih dan bangkit," kata Ali Munhanif saat dikonfirmasi, Kamis (28/12/2017).
Ali Munhanif mengatakan, dari tiga tokoh yang bermunculan itu nama AGK dinilai paling tepat sebagai antitesa Setya Novanto. AGK tidak pernah disebut-sebut dalam kasus korupsi maupun kasus hukum lainnya, berbeda dengan Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.
"Selain merupakan kader Golkar yang bersih, nama AGK juga akan memenuhi harapan publik, bahkan juga oleh faksi-faksi dalam Golkar," lanjutnya.
Dikatakan Ali Munhanif selain kasus Setya Novanto, Golkar juga menjadi salah satu partai sepakat dengan Hak Angket KPK di DPR dan itu bertentangan dengan semangat Munaslub. Sementara itu, AGK telah tegas mengatakan Golkar harus keluar dari Pansus Hak Angket meski harus bertentangan dengan sikap partainya.
"Sikap ini jelas, bahwa AGK hendak menerjemahkan komitmen Golkar menentang pelemahan KPK. Tidak ada legitimasi paling kuat, baik dari segi moral maupun strategis, kecuali AGK sebagai calon Ketua DPR," tegasnya.
(maf)
