Pemerintah Diminta Terus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

JAKARTA - Pasca penolakan 128 negara, termasuk Indonesia dalam Sidang Umum PBB atas klaim sepihak Amerika Serikat dan Israel soal Yerusalem pemerintah Indonesia diharapkan terus memperjuangan kemerdekaan atas Palestina.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi upaya penolakan tersebut. Menurutnya, dukungan 128 negara atas resolusi PBB itu merupakan kemenangan perjuangan rakyat Palestina dan kemanusiaan dunia.

"Kita bangga dan berbesar hati negara-negara dunia semakin kuat berpihak pada Palestina. Ini juga menunjukkan objektivitas dukungan pada kemanusiaan dan antipenjajahan semakin diterima dunia, Kita juga terus memperjuangkan kemerdekaannya," ucap Jazuli melalui keterangan tertulis, Rabu (27/12/2017).

Dia mengatakan, Amerika Serikat dan Israel seharusnya tidak keras kepala atas realitas penolakan dunia jika tidak ingin kehilangan kepercayaan negara-negara atau bahkan dikucilkan warga dunia.

"Israel atas dukungan Amerika harus menghentikan segala bentuk agresi terhadap rakyat dan tanah Palestina. Peradaban umat manusia yang berkembang maju menolak semua bentuk penjajahan satu negara atas umat manusia," ungkapnya.

Ketua Fraksi PKS di DPR ini juga menilai negara-negara dunia akan semakin mendukung Palestina merdeka sebagai bagian dari solusi mewujudkan perdamaian dunia.

"Negara-negara dan warga dunia sudah semakin muak dengan kepongahan dan penindasan atas sesama manusia dan itulah yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina. Kita semua warga dunia menginginkan perdamaian dunia atas dasar peaceful coexistency, melawan keinginan itu berarti menggali lubang kematiaannya sendiri. Israel dan Amerika harus menyadari itu," tegasnya.

Begitupun dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut positif 128 negara yang telah menolak proposalnya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terkait keputusannya yang menyatakan bahwa Yerusamel sebagai ibukota Israel.

"Penolakan ini adalah momentum untuk menkonsolidasikan blok baru di dalam dunia, yang lebih adil serta mengembalikan kesadaran dunia ini tentang ketidakadilan global yang terus menerus dipelihara terhadap masyarakat Palestina. Di tingkat itu, Indonesia sebetulnya kalau berani harus mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan pada komposisi pemain-pemain global termasuk dalam Dewan Keamanan PBB," ucapnya.

Apalagi, sambungnya, tidak ada halangan sama sekali bagi Indonesia untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Karena Indonesia mewakili kelompok yang belum terwakili di dewan keamanan tersebut.

"Negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB itu, tidak ada yang berlatar Islam. Sementara Indonesia, Turki, dan Saudi, harusnya mengambil inisiatif untuk masuk supaya tatanan dunia ini bisa lebih adil. Terutama karena ada ketidakadilan global kepada umat Islam," jelasnya.