Gelar Rapimnas III, PPP Djan Tolak Dukung Jokowi
Rabu, 20 Desember 2017 - 12:30 WIB
Gelar Rapimnas III, PPP Djan Tolak Dukung Jokowi
A
A
A
JAKARTA - PPP Muktamar Jakarta, hari ini menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III. Pada acara yang diikuti oleh perwakilan 32 daerah ini, tidak nampak foto dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana biasa.
Ketua Panitia acara Rapimnas PPP Yunus Razak mengatakan, tidak adanya foto Jokowi sebagai bentuk kekecewaan atas respon pemerintah yang tidak juga mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA).
"Mohon maaf, atas masukan umat Islam foto Pak Jokowi tidak ada dibanner acara sebagimana biasa. Ini respons atas tidak diindahkannya putusan MA oleh Menkumham selaku perwakilan pemerintah," kata Yunus di acara rapimnas, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Yunus mengatakan PPP adalah partai Islam yang sudah mengikuti 9 kali pemilu. Namun setelah pemilu 2014 ada proses penghancuran terhadap partainya ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menkumham atas hasil muktamar Surabaya.
"Inilah proses awal penghancuran oleh pemerintah melalui Menkumham," ucap Yunus.
Yunus melanjutkan, pemerintah seperti telah mengaktifkan bom waktu kepada partainya, tujuannya adalah penghancuran tidak dapat mengikuti pemilu selanjutnya.
"Fakta diatas menunjukkan ada skenario besar yang ingin PPP lenyap, hilangnya partai berbasis Islam di politik Indonesia," pungkasnya.
Ketua Panitia acara Rapimnas PPP Yunus Razak mengatakan, tidak adanya foto Jokowi sebagai bentuk kekecewaan atas respon pemerintah yang tidak juga mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA).
"Mohon maaf, atas masukan umat Islam foto Pak Jokowi tidak ada dibanner acara sebagimana biasa. Ini respons atas tidak diindahkannya putusan MA oleh Menkumham selaku perwakilan pemerintah," kata Yunus di acara rapimnas, Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Yunus mengatakan PPP adalah partai Islam yang sudah mengikuti 9 kali pemilu. Namun setelah pemilu 2014 ada proses penghancuran terhadap partainya ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menkumham atas hasil muktamar Surabaya.
"Inilah proses awal penghancuran oleh pemerintah melalui Menkumham," ucap Yunus.
Yunus melanjutkan, pemerintah seperti telah mengaktifkan bom waktu kepada partainya, tujuannya adalah penghancuran tidak dapat mengikuti pemilu selanjutnya.
"Fakta diatas menunjukkan ada skenario besar yang ingin PPP lenyap, hilangnya partai berbasis Islam di politik Indonesia," pungkasnya.
(maf)
