Efektifkan Pembangunan Desa lewat SKB Empat Menteri
Senin, 18 Desember 2017 - 17:47 WIB
Efektifkan Pembangunan Desa lewat SKB Empat Menteri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan pemerintah terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Salah satu upaya itu dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dilakukan empat menteri agar pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa berjalan lebih optimal.
"SKB Empat Menteri adalah langkah konkret menyelaraskan empat kementerian agar lebih mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ungkap Menko PMK Puan Maharani usai menyaksikan penandatanganan SKB Empat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin, (18/12/2017).
Adapun SKB Empat Menteri ini terkait Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Puan menegaskan pemerintah fokus menjalankan program pengentasan kemiskinan di desa-desa secara keroyokan atau sinergis.
Selain terus mengefektifkan penyaluran dana desa yang langsung dirasakan masyarakat, kata Puan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan program padat karya serta memfokuskan perhatian ekstra bagi desa-desa yang banyak memiliki penduduk miskin.
"Untuk program padat karya, saya bisa sampaikan ada 100 kabupaten yang meliputi 1.000 desa akan jadi fokus program padat karya dan pengentasan kemiskinan," ucapnya.
SKB tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri PPN dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Puan menjelaskan, program dana desa dan program padat karya itu akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan stunting (gizi buruk).
Pelaksanaan program padat karya ini mendukung program dana desa yang diterima semua desa di seluruh Indonesia. "Kalau dana desa itu kan semua desa terima dan tetap dijalankan sesuai proses yang kini dipermudah melalui SKB Empat Menteri. Pada Januari ini kita juga fokus ke program padat karya di 10 kabupaten yang meliputi 100 desa," tutur Puan.
Dia mengatakan, kabupaten dan desa-desa yang jadi fokus program ini dipilih berdasarkan kondisi, yakni desa yang penduduknya banyak yang miskin, sarana dasarnya tak memadai dan sebagainya.
"Sampai akhir 2018 ada 100 kabupaten dan 1.000 desa yang insya Allah selesai dari masalah kemiskinan dan keterbelakangan atau setidaknya dikurangi," kata Puan.
Puan menambahkan SKB Empat Menteri ditandatangani empat menteri yang memiliki karena memiliki peran khusus dari masing-masing kementerian dalam percepatan maupun efektivitas dana desa.
"Dalam pelaksaaan program di desa, tentu tak hanya di empat kementerian ini namun secara keroyokan dilakukan banyak kementerian," kata Puan.
Dia memisalkan mengenai pemberian gizi bagi masyarakat, ada Kementerian Kesehatan. Mengenai pembangunan sarana dasar dilakukan Kementerian PUPR.
"Banyak hal yang dilakukan. SKB Empat Menteri ini akan mempercepat program ke desa dan daerah. Sinergi antarkementerian, antara pemerintah pusat dan daerah hingga desa-desa sangat diperlukan," tutur Puan.
Salah satu upaya itu dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dilakukan empat menteri agar pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa berjalan lebih optimal.
"SKB Empat Menteri adalah langkah konkret menyelaraskan empat kementerian agar lebih mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ungkap Menko PMK Puan Maharani usai menyaksikan penandatanganan SKB Empat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin, (18/12/2017).
Adapun SKB Empat Menteri ini terkait Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Puan menegaskan pemerintah fokus menjalankan program pengentasan kemiskinan di desa-desa secara keroyokan atau sinergis.
Selain terus mengefektifkan penyaluran dana desa yang langsung dirasakan masyarakat, kata Puan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan program padat karya serta memfokuskan perhatian ekstra bagi desa-desa yang banyak memiliki penduduk miskin.
"Untuk program padat karya, saya bisa sampaikan ada 100 kabupaten yang meliputi 1.000 desa akan jadi fokus program padat karya dan pengentasan kemiskinan," ucapnya.
SKB tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri PPN dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Puan menjelaskan, program dana desa dan program padat karya itu akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan stunting (gizi buruk).
Pelaksanaan program padat karya ini mendukung program dana desa yang diterima semua desa di seluruh Indonesia. "Kalau dana desa itu kan semua desa terima dan tetap dijalankan sesuai proses yang kini dipermudah melalui SKB Empat Menteri. Pada Januari ini kita juga fokus ke program padat karya di 10 kabupaten yang meliputi 100 desa," tutur Puan.
Dia mengatakan, kabupaten dan desa-desa yang jadi fokus program ini dipilih berdasarkan kondisi, yakni desa yang penduduknya banyak yang miskin, sarana dasarnya tak memadai dan sebagainya.
"Sampai akhir 2018 ada 100 kabupaten dan 1.000 desa yang insya Allah selesai dari masalah kemiskinan dan keterbelakangan atau setidaknya dikurangi," kata Puan.
Puan menambahkan SKB Empat Menteri ditandatangani empat menteri yang memiliki karena memiliki peran khusus dari masing-masing kementerian dalam percepatan maupun efektivitas dana desa.
"Dalam pelaksaaan program di desa, tentu tak hanya di empat kementerian ini namun secara keroyokan dilakukan banyak kementerian," kata Puan.
Dia memisalkan mengenai pemberian gizi bagi masyarakat, ada Kementerian Kesehatan. Mengenai pembangunan sarana dasar dilakukan Kementerian PUPR.
"Banyak hal yang dilakukan. SKB Empat Menteri ini akan mempercepat program ke desa dan daerah. Sinergi antarkementerian, antara pemerintah pusat dan daerah hingga desa-desa sangat diperlukan," tutur Puan.
(dam)
