KPK Didesak Telusuri Nama Politikus Lain di Kasus e-KTP
Sabtu, 16 Desember 2017 - 19:06 WIB
KPK Didesak Telusuri Nama Politikus Lain di Kasus e-KTP
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi pengadaan e-KTP. Lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu diminta segera menindaklanjuti sejumlah nama politikus yang diduga terlibat korupsi e-KTP.
Pakar hukum Asep Iwan Iriawan mengatakan, sebaiknya kasus e-KTP tidak hanya berhenti pada Setya Novanto. Asep menilai, masih ada pihak lain yang berperan dalam kasus tersebut.
"KPK jangan hanya garang terhadap Setya Novanto. Buka yang lain juga. Ada yang lebih gede sebenarnya," kata Asep dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya bertema Setnov Effect di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2017).
Asep mengatakan, dalan menelusuri nama politikus tanah air yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP, KPK bisa berpatokan pada surat dakwaan.
"Misal yang sekarang jadi gubernur, misal Ganjar, dia sudah sangkal tapi KPK harus cari buktinya. Yasonna, dengan tidak disebut namanya bukan berarti dia tidak bisa naik status," kata Asep.
Pakar hukum Asep Iwan Iriawan mengatakan, sebaiknya kasus e-KTP tidak hanya berhenti pada Setya Novanto. Asep menilai, masih ada pihak lain yang berperan dalam kasus tersebut.
"KPK jangan hanya garang terhadap Setya Novanto. Buka yang lain juga. Ada yang lebih gede sebenarnya," kata Asep dalam diskusi Polemik Radio MNC Trijaya bertema Setnov Effect di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2017).
Asep mengatakan, dalan menelusuri nama politikus tanah air yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP, KPK bisa berpatokan pada surat dakwaan.
"Misal yang sekarang jadi gubernur, misal Ganjar, dia sudah sangkal tapi KPK harus cari buktinya. Yasonna, dengan tidak disebut namanya bukan berarti dia tidak bisa naik status," kata Asep.
(ysw)
