Ketua DPR Harus Punya Pengaruh Besar di Internal Golkar
Jum'at, 15 Desember 2017 - 08:03 WIB
Ketua DPR Harus Punya Pengaruh Besar di Internal Golkar
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto telah terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.
Kemudian posisi nama ketua DPR selanjutnya masih menjadi tanda tanya besar karena posisi tersebut diklaim tidak dibahas dalam rapat pleno DPP Golkar, Rabu 13 Desember 2017.
Untuk ketua DPR Selain orang tersebut harus bebas dari persoalan hukum, khususnya korupsi, calon ketua DPR juga harus memiliki pengaruh besar di internal Golkar dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik antar-fraksi di DPR.
"Golkar sekarang memerlukan kebersamaan untuk meredam konflik antar faksi. Situasi ini diperlukan untuk menjaga menjaga soliditas partai," kata Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto, saat dihubungi Koran SINDO, Kamis (14/12/2017).
Menurut Heri, semua faksi di Golkar harus diakomodir mengingat Golkar adalah partai yang dimiliki oleh banyak saham. Posisi ketua DPR sebaiknya diberikan kepada faksi atau orang yang memiliki pengaruh besar juga di internal partai.
"Maka ketum Airlangga harus mendengar masukan dewan pembina, dewan pakar, dan sesepuh Golkar," ucapnya.
Terkait siapa nama yang sesuai dengan kriteria tersebut, Heri mengaku tidak bisa menilai secara personal. Tapi Heri menyarankan, sebaiknya pemilihan ketua DPR nanti bukan hanya pilihan satu orang baik itu ketua umum maupun mantan ketua umum.
"Sebaiknya masukan senior-senior tadi dan yang paling penting harus bersih jauh dari soal korupsi," tegasnya.
Heri mengingatkan, jangan sampai Golkar kembali tergadai dengan soal hukum. Karena akan menghadapi sejumlah agenda besar politik yakni pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.
Kemudian posisi nama ketua DPR selanjutnya masih menjadi tanda tanya besar karena posisi tersebut diklaim tidak dibahas dalam rapat pleno DPP Golkar, Rabu 13 Desember 2017.
Untuk ketua DPR Selain orang tersebut harus bebas dari persoalan hukum, khususnya korupsi, calon ketua DPR juga harus memiliki pengaruh besar di internal Golkar dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik antar-fraksi di DPR.
"Golkar sekarang memerlukan kebersamaan untuk meredam konflik antar faksi. Situasi ini diperlukan untuk menjaga menjaga soliditas partai," kata Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto, saat dihubungi Koran SINDO, Kamis (14/12/2017).
Menurut Heri, semua faksi di Golkar harus diakomodir mengingat Golkar adalah partai yang dimiliki oleh banyak saham. Posisi ketua DPR sebaiknya diberikan kepada faksi atau orang yang memiliki pengaruh besar juga di internal partai.
"Maka ketum Airlangga harus mendengar masukan dewan pembina, dewan pakar, dan sesepuh Golkar," ucapnya.
Terkait siapa nama yang sesuai dengan kriteria tersebut, Heri mengaku tidak bisa menilai secara personal. Tapi Heri menyarankan, sebaiknya pemilihan ketua DPR nanti bukan hanya pilihan satu orang baik itu ketua umum maupun mantan ketua umum.
"Sebaiknya masukan senior-senior tadi dan yang paling penting harus bersih jauh dari soal korupsi," tegasnya.
Heri mengingatkan, jangan sampai Golkar kembali tergadai dengan soal hukum. Karena akan menghadapi sejumlah agenda besar politik yakni pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.
(maf)
