Desakan Munaslub Golkar dari DPD Bikin Gerah Nurdin Halid
Rabu, 13 Desember 2017 - 20:37 WIB
Desakan Munaslub Golkar dari DPD Bikin Gerah Nurdin Halid
A
A
A
JAKARTA - Desakan pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) oleh para pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat provinsi membuat gerah Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid.
Nurdin menegaskan, bahwa DPD hanya berhak mengusulkan munaslub. Sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan munaslub, kata dia, adalah pengurus DPP Golkar.
"Tidak bisa DPD itu memaksa dan mendikte DPP. Yang punya partai itu DPP, DPD hanya berhak mengusulkan," ujar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).
Lagipula menurut dia, Partai Golkar tidak mengalami kegentingan untuk dilaksanakannya munaslub. Karena lanjut dia, telah ditetapkan Pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai yang dijabat Idrus Marham.
Maka itu desakan munaslub oleh para DPD tingkat provinsi dipertanyakannya. "DPP tidak dalam keadaan genting, tidak juga dalam situasi memaksa," bebernya.
Sehingga, Nurdin kecewa dengan sikap para DPD yang mendesak DPP untuk melaksanakan Munaslub. "DPP tidak boleh diatur oleh DPD I. Rusak nanti karena DPP berjalan berdasarkan AD/ART," paparnya.
Nurdin menegaskan, bahwa DPD hanya berhak mengusulkan munaslub. Sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan munaslub, kata dia, adalah pengurus DPP Golkar.
"Tidak bisa DPD itu memaksa dan mendikte DPP. Yang punya partai itu DPP, DPD hanya berhak mengusulkan," ujar Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).
Lagipula menurut dia, Partai Golkar tidak mengalami kegentingan untuk dilaksanakannya munaslub. Karena lanjut dia, telah ditetapkan Pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai yang dijabat Idrus Marham.
Maka itu desakan munaslub oleh para DPD tingkat provinsi dipertanyakannya. "DPP tidak dalam keadaan genting, tidak juga dalam situasi memaksa," bebernya.
Sehingga, Nurdin kecewa dengan sikap para DPD yang mendesak DPP untuk melaksanakan Munaslub. "DPP tidak boleh diatur oleh DPD I. Rusak nanti karena DPP berjalan berdasarkan AD/ART," paparnya.
(maf)
