Kualitas Pegawai Negeri Masih Rendah
Selasa, 12 Desember 2017 - 11:43 WIB
Kualitas Pegawai Negeri Masih Rendah
A
A
A
JAKARTA - Kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) di Tanah Air masih perlu ditingkatkan. Hasil penilaian dan kompetensi (talent pool) Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada ribuan PNS menunjukkan hasil kurang menggembirakan. Hasil talent pool secara umum menunjukkan bahwa PNS tidak mampu bekerja secara tim, minim inovasi, hingga minim motivasi.
Talent pool ini dilakukan oleh BKN secara acak kepada 696 pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama dan 2.670 administrator. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, tiga kali penyelenggaraan talent pool hasilnya tidak jauh berbeda dari satu daerah dibanding daerah lainnya.
“Hasil dari tahun ke tahun masih menunjukkan pola yang sama. PNS Indonesia itu kalau kita lihat dari sisi kompetensinya dan potensinya masih belum begitu tinggi,” katanya saat ditemui seusai ekspose hasil talent pool di Kantor BKN kemarin.
Dia menilai hasil seperti ini merata di seluruh Indonesia. Bahkan banyak dari PNS yang tidak berani melakukan inovasi. Di samping itu talent pool menunjukkan bahwa PNS enggan bekerja di dalam tim. Ada kecenderungan memilih untuk bekerja secara individual.
“Kemampuan team building-nya tidak ada. Kalau dalam tim merasa ada tuntutan. Kalau sendiri kan tidak ada tuntutan. Ini yang ingin kita ubah,” ujarnya.
Bima mengatakan, hasil talent pool menunjukkan bahwa gelar akademik yang dimilik PNS belum menjamin kompetensi yang dimilikinya. Untuk itu, perlu evaluasi untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki PNS. Hal ini tentu berdampak pada kinerja yang tak maksimal.
“Bahwa seseorang punya gelar S-1 belum tentu menguasai apa yang menjadi atribut kesarjanaannya. Kalau S-1 itu yang bagaimana, perlu evaluasi. Ini pun kinerjanya tidak tinggi,” ungkapnya.
Dia menuturkan, penyebab hasil talent pool di antaranya karena kompetensi yang dimiliki oleh PNS hanya semu. Selain itu, ada kemungkinan motivasi kerja terbatas dan jabatan tidak sesuai yang diinginkan.
“Misalnya psikolog jadi kepala dinas pendidikan atau agama, dia merasa tidak sesuai dengan pekerjaannya maka kinerjanya tidak tinggi,” tuturnya.
Lebih lanjut Bima berharap agar data ini menjadi digunakan untuk percepatan reformasi dalam hal layanan publik. Perlu perbaikan kompetensi untuk meningkatkan layanan publik. Jika tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi perubahan.
“Kan kita tidak bisa mengharapkan kualitas layananpublikmeningkatbegitu saja tanpa melakukan perbaikan. Baik SDM-nya, business processnya, maupun infrastrukturnya,” ungkapnya.
Hasil talent pool ini juga memaparkan apa saja yang perlu dilakukan untuk peningkatan kemampuan. Termasuk ketepatan dalam penempatan jabatan. Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar kinerja birokrasi menjadi maksimal.
“Tapi juga perlu dipikirkan kalau sudah pembinaan tetap saja sama, apakah akan tetap dibiarkan membebani keuangan negara atau ada kebijakan-kebijakan lain? Kita banyak lihat potensi rendah dan kompetensi rendah,” kata Bima.
Kepala pusat penilaian kompetensi ASN BKN, Purwanto, mengatakan, talent pool dilakukan di 396 instansi, yakni 26 provinsi, 295 kabupaten, dan 75 kota. Penilaiannya dilakukan oleh 76 penilai yang terdiri atas 61 pegawai BKN dan 17 dari instansi lain.
“Untuk JPT pratama kompetensi yang menjadi fokus pengembangan antara lain inovasi, perencanaan, dan pengorganisasian, berorientasi hasil, kepemimpinan tim, dan manajemen konflik. Untuk administrator yang perlu dikembangkan perencanaan dan pengorganisasian, fokus pada hasil, kepemimpinan tim, dan manajemen konflik,” tuturnya.
Purwanto mengatakan, untuk administrator hanya 7,04% yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi. Kompetensi tinggi dan potensi sedang mendominasi dengan angka 32,28%. Tetapi, masih ada 1,05% memiliki potensi dan kompetensi rendah. “Saat diproyeksikan ke JPT pratama, hanya 1,13% yang memiliki kompetensi dan potensi tinggi.
Sebanyak 69,92% pejabat administrator jika diproyeksikanmakaakanberkompetensi rendah dan berpotensi sedang,” ungkapnya. Sementara itu, hasil talent pool JPT pratama hanya 4,17% yang dinilai berkompetensi dan berpotensi tinggi. Kapasitas pejabat JPT pratama didominasi oleh kompetensi rendah dan kompetensi sedang 37.21%. (Dita Angga)
Talent pool ini dilakukan oleh BKN secara acak kepada 696 pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama dan 2.670 administrator. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, tiga kali penyelenggaraan talent pool hasilnya tidak jauh berbeda dari satu daerah dibanding daerah lainnya.
“Hasil dari tahun ke tahun masih menunjukkan pola yang sama. PNS Indonesia itu kalau kita lihat dari sisi kompetensinya dan potensinya masih belum begitu tinggi,” katanya saat ditemui seusai ekspose hasil talent pool di Kantor BKN kemarin.
Dia menilai hasil seperti ini merata di seluruh Indonesia. Bahkan banyak dari PNS yang tidak berani melakukan inovasi. Di samping itu talent pool menunjukkan bahwa PNS enggan bekerja di dalam tim. Ada kecenderungan memilih untuk bekerja secara individual.
“Kemampuan team building-nya tidak ada. Kalau dalam tim merasa ada tuntutan. Kalau sendiri kan tidak ada tuntutan. Ini yang ingin kita ubah,” ujarnya.
Bima mengatakan, hasil talent pool menunjukkan bahwa gelar akademik yang dimilik PNS belum menjamin kompetensi yang dimilikinya. Untuk itu, perlu evaluasi untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki PNS. Hal ini tentu berdampak pada kinerja yang tak maksimal.
“Bahwa seseorang punya gelar S-1 belum tentu menguasai apa yang menjadi atribut kesarjanaannya. Kalau S-1 itu yang bagaimana, perlu evaluasi. Ini pun kinerjanya tidak tinggi,” ungkapnya.
Dia menuturkan, penyebab hasil talent pool di antaranya karena kompetensi yang dimiliki oleh PNS hanya semu. Selain itu, ada kemungkinan motivasi kerja terbatas dan jabatan tidak sesuai yang diinginkan.
“Misalnya psikolog jadi kepala dinas pendidikan atau agama, dia merasa tidak sesuai dengan pekerjaannya maka kinerjanya tidak tinggi,” tuturnya.
Lebih lanjut Bima berharap agar data ini menjadi digunakan untuk percepatan reformasi dalam hal layanan publik. Perlu perbaikan kompetensi untuk meningkatkan layanan publik. Jika tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi perubahan.
“Kan kita tidak bisa mengharapkan kualitas layananpublikmeningkatbegitu saja tanpa melakukan perbaikan. Baik SDM-nya, business processnya, maupun infrastrukturnya,” ungkapnya.
Hasil talent pool ini juga memaparkan apa saja yang perlu dilakukan untuk peningkatan kemampuan. Termasuk ketepatan dalam penempatan jabatan. Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar kinerja birokrasi menjadi maksimal.
“Tapi juga perlu dipikirkan kalau sudah pembinaan tetap saja sama, apakah akan tetap dibiarkan membebani keuangan negara atau ada kebijakan-kebijakan lain? Kita banyak lihat potensi rendah dan kompetensi rendah,” kata Bima.
Kepala pusat penilaian kompetensi ASN BKN, Purwanto, mengatakan, talent pool dilakukan di 396 instansi, yakni 26 provinsi, 295 kabupaten, dan 75 kota. Penilaiannya dilakukan oleh 76 penilai yang terdiri atas 61 pegawai BKN dan 17 dari instansi lain.
“Untuk JPT pratama kompetensi yang menjadi fokus pengembangan antara lain inovasi, perencanaan, dan pengorganisasian, berorientasi hasil, kepemimpinan tim, dan manajemen konflik. Untuk administrator yang perlu dikembangkan perencanaan dan pengorganisasian, fokus pada hasil, kepemimpinan tim, dan manajemen konflik,” tuturnya.
Purwanto mengatakan, untuk administrator hanya 7,04% yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi. Kompetensi tinggi dan potensi sedang mendominasi dengan angka 32,28%. Tetapi, masih ada 1,05% memiliki potensi dan kompetensi rendah. “Saat diproyeksikan ke JPT pratama, hanya 1,13% yang memiliki kompetensi dan potensi tinggi.
Sebanyak 69,92% pejabat administrator jika diproyeksikanmakaakanberkompetensi rendah dan berpotensi sedang,” ungkapnya. Sementara itu, hasil talent pool JPT pratama hanya 4,17% yang dinilai berkompetensi dan berpotensi tinggi. Kapasitas pejabat JPT pratama didominasi oleh kompetensi rendah dan kompetensi sedang 37.21%. (Dita Angga)
(nfl)
