Sidang OKI Dinilai Momentum Kecam Manuver AS Terkait Yerusalem
Senin, 11 Desember 2017 - 23:02 WIB
Sidang OKI Dinilai Momentum Kecam Manuver AS Terkait Yerusalem
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta Pemerintah Indonesia turut andil dalam sidang darurat Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang akan digelar pada 13 Desember mendatang, sebagai momentum untuk mengecam tindakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra yang mengatakan, sidang darurat 13 Desember mendatang harus menjadi momentum bagi negara Islam di dunia untuk membuat pernyataan keras.
"Kita bawa ke Dewan Keamanan (DK) PBB. DK juga mengecam tindakan itu. Kita buat pernyataan tentang tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Kita ambil langkah politik dulu," kata Supiadin, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Menurutnya, tindakan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, merupakan pelanggaran terhadap kesepatan yang sudah dibentuk. Selain itu, tindakan ini merupakan sikap yang menantang dunia khususnya umat muslim.
"Tindakan AS sangat salah. Karena dia melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Apa yang dilakukan Donald Trump ini menantang dunia, dan menantang umat Muslim sedunia," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa Yerusalem merupakan milik Palestina, bahkan milik umat muslim seluruh dunia. Karena terdapat Masjid Al Aqsa, masjid paling suci. Sehingga, ketika AS mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, merupakan bentuk pelanggaran.
"Tindakan AS ini melanggar perjanjian, negara lain bisa marah. AS melanggar perjanjian, bahwa tanahnya Yerusalem itu milik Palestina. Negara Islam harus solid, karena ini menyangkut masa depan bangsa Palestina," ungkapnya.
Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis yang mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
"Salah satu tempat yang akan dijadikan Kedutaan Amerika itu adalah kepunyaan seorang syekh Toriqot Naqsabandiyah. Jadi jelas tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, seluruh dunia juga menentang keputusan itu," ujarnya di Gedung DPR.
Menurutnya, tindakan Donald Trump telah membuat dunia tidak damai, dan suasana kembali menjadi sangat panas. "Hal ini tidak akan berhenti, karena keadilan harus ditegakkan di muka bumi," tegasnya.
Iskan mengatakan, persoalan ini juga membahayakan bagi Eropa, karena dapat memancing Rusia untuk ikut serta masuk ke Timur Tengah dan persoalan itu akan semakin rumit nantinya.
"Kita akan mengusulkan kepada pemerintah terkait masalah ini, sebab persoalan politik luar negeri dibawah kewenangan Presiden. Tetapi kita akan tetap melihat perkembangannya, karena masalah ini sudah menjadi isu internasional yang mendapat perhatian dunia," jelasnya.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra yang mengatakan, sidang darurat 13 Desember mendatang harus menjadi momentum bagi negara Islam di dunia untuk membuat pernyataan keras.
"Kita bawa ke Dewan Keamanan (DK) PBB. DK juga mengecam tindakan itu. Kita buat pernyataan tentang tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Kita ambil langkah politik dulu," kata Supiadin, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Menurutnya, tindakan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, merupakan pelanggaran terhadap kesepatan yang sudah dibentuk. Selain itu, tindakan ini merupakan sikap yang menantang dunia khususnya umat muslim.
"Tindakan AS sangat salah. Karena dia melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Apa yang dilakukan Donald Trump ini menantang dunia, dan menantang umat Muslim sedunia," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa Yerusalem merupakan milik Palestina, bahkan milik umat muslim seluruh dunia. Karena terdapat Masjid Al Aqsa, masjid paling suci. Sehingga, ketika AS mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, merupakan bentuk pelanggaran.
"Tindakan AS ini melanggar perjanjian, negara lain bisa marah. AS melanggar perjanjian, bahwa tanahnya Yerusalem itu milik Palestina. Negara Islam harus solid, karena ini menyangkut masa depan bangsa Palestina," ungkapnya.
Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis yang mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
"Salah satu tempat yang akan dijadikan Kedutaan Amerika itu adalah kepunyaan seorang syekh Toriqot Naqsabandiyah. Jadi jelas tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, seluruh dunia juga menentang keputusan itu," ujarnya di Gedung DPR.
Menurutnya, tindakan Donald Trump telah membuat dunia tidak damai, dan suasana kembali menjadi sangat panas. "Hal ini tidak akan berhenti, karena keadilan harus ditegakkan di muka bumi," tegasnya.
Iskan mengatakan, persoalan ini juga membahayakan bagi Eropa, karena dapat memancing Rusia untuk ikut serta masuk ke Timur Tengah dan persoalan itu akan semakin rumit nantinya.
"Kita akan mengusulkan kepada pemerintah terkait masalah ini, sebab persoalan politik luar negeri dibawah kewenangan Presiden. Tetapi kita akan tetap melihat perkembangannya, karena masalah ini sudah menjadi isu internasional yang mendapat perhatian dunia," jelasnya.
(maf)
