Konferensi Kependudukan Internasional Hasilkan Deklarasi Yogyakarta
Rabu, 29 November 2017 - 18:57 WIB
Konferensi Kependudukan Internasional Hasilkan Deklarasi Yogyakarta
A
A
A
YOGYAKARTA - Konferensi kependudukan internasional negara-negara anggota Partner in People and Development (PPD) yang berakhir, Rabu (29/11/2017) di Yogyakarta telah berhasil melahirkan Deklarasi Yogyakarta. Poin Deklarasi Yogyakarta antara lain memperkuat kerja sama Negara Selatan Selatan dalam mengelola masalah kependudukan di negara-negara anggota PPD.
“Meskipun isunya urbanisasi dan migrasi penduduk, tetapi kami sepakat untuk lebih mendorong peningkatan pemerintah dan masyarakat dalam mengakselerasi isu kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, dan masalah kemiskinan. Deklarasi Yogyakarta memperkuat komitmen untuk menjamin pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja, supaya mereka paham apa itu reproduksi,” kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal di Yogyakarta, Rabu (29/11/2017).
Salah satu poin Deklarasi Yogyakarta yang akan direalisasikan BKKBN adalah pembentukan pusat pelatihan dan pelayanan kependudukan. Divisi ini nantinya dapat menjadi rujukan bagi negara-negara anggota PPD atau bukan anggota PPD untuk belajar ke Indonesia.
“Indonesia sangat berkepentingan membuat pusat informasi, pelatihan, dan pelayanan kependudukan mengingat penduduk kita yang sangat besar. Untuk biaya pembangunannya BKKBN akan bekerjasama dengan PPD juga,” ujarnya.
Berbeda dengan negara-negara anggota PPD yang menghadapi masalah kependudukan, terutama tingginya angka kelahiran, Malaysia yang hadir sebagai peninjau pada konferensi tersebut justru memiliki program untuk mendorong peningkatan angka kelahiran. Dato’ Siti Norlasiah dari badan kependudukan Malaysia menjelaskan, pihaknya sudah lama bekerja sama dengan BKKBN dalam hal kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan.
“Masalah kependudukan di Malaysia berbeda dengan di Indonesia, kami punya program pemberian insentif kepada pasangan yang melahirkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan angka kelahiran,” katanya.
“Meskipun isunya urbanisasi dan migrasi penduduk, tetapi kami sepakat untuk lebih mendorong peningkatan pemerintah dan masyarakat dalam mengakselerasi isu kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, dan masalah kemiskinan. Deklarasi Yogyakarta memperkuat komitmen untuk menjamin pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja, supaya mereka paham apa itu reproduksi,” kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal di Yogyakarta, Rabu (29/11/2017).
Salah satu poin Deklarasi Yogyakarta yang akan direalisasikan BKKBN adalah pembentukan pusat pelatihan dan pelayanan kependudukan. Divisi ini nantinya dapat menjadi rujukan bagi negara-negara anggota PPD atau bukan anggota PPD untuk belajar ke Indonesia.
“Indonesia sangat berkepentingan membuat pusat informasi, pelatihan, dan pelayanan kependudukan mengingat penduduk kita yang sangat besar. Untuk biaya pembangunannya BKKBN akan bekerjasama dengan PPD juga,” ujarnya.
Berbeda dengan negara-negara anggota PPD yang menghadapi masalah kependudukan, terutama tingginya angka kelahiran, Malaysia yang hadir sebagai peninjau pada konferensi tersebut justru memiliki program untuk mendorong peningkatan angka kelahiran. Dato’ Siti Norlasiah dari badan kependudukan Malaysia menjelaskan, pihaknya sudah lama bekerja sama dengan BKKBN dalam hal kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan.
“Masalah kependudukan di Malaysia berbeda dengan di Indonesia, kami punya program pemberian insentif kepada pasangan yang melahirkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan angka kelahiran,” katanya.
(poe)
