Tokoh Pejuang Pepera Tegaskan Papua Bagian NKRI
Rabu, 29 November 2017 - 00:59 WIB
Tokoh Pejuang Pepera Tegaskan Papua Bagian NKRI
A
A
A
SENTANI - Tokoh pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969 Ramses Ohee bersama Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya, dan para tokoh adat di tujuh wilayah adat Papua menegaskan keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI adalah final. Dan, tidak ada perayaan 1 Desember sebagai Kemerdekaan Papua.
Ramses Ohee dalam sesi jumpa pers di Pendopo Adat Suku Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (28/11/2017) siang mengatakan, Pepera 1969 adalah hasil kesepakatan dari tokoh-tokoh adat Papua saat itu.
"Ada sekitar seribu lebih tokoh adat Papua dari pantai, lembah, dan gunung turut dalam Pepera 69 itu, termasuk saya, dan kemudian hasil Pepera itu dibawa ke PBB selanjutnya disahkan, dan ini artinya final, kita sudah merdeka," kata Ramses Ohee, Selasa (28/11/2017).
Oleh karena itu, dirinya meminta berbagai pihak yang ingin membalikkan sejarah tersebut untuk berhenti dan mengakui kedaulatan NKRI. "Hargai perjuangan orang-orang tua kita, mereka telah menanam benih dan berbuah kemerdekaan Republik Indonesia, jadi jangan diutak-atik lagi," tegasnya.
Dirinya pun menegaskan bahwa 1 Desember bukan Hari Papua Merdeka. "1 Desember tidak ada apa-apa, malah menjadi hari integrasi bagi Papua bergabung ke Indonesia, bukan terus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Papua," ucapnya.
Lenis Kogoya dalam kesempatan yang sama mempertanyaan gejolak keamanan jelang 1 Desember di Papua. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja membuat isu tersebut mencuat ke publik.
"Saat ini mulai muncul gejolak, dan kita tanya sebagai tokoh adat Papua, apakah hanya musiman, atau karena ideologi, atau buat-buatan, pertanyaan siapa yang membuat itu?"
Menurutnya, Presiden telah mengenjot pembangunan di Papua, termasuk Otsus yang digelontorkan ke Papua. "Saya bersama Bapak Jokowi sampai masuk-masuk ke wilayah pedalaman Papua, termasuk ke basis (KKB, red) di Nduga dan Puncak Jaya, itu kita lakukan untuk pemerataan kesejahteraan pendidikan juga kesehatan," ucapnya.
Sesi jumpa pers ditutup dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Martinus Marware, ketua Dewan Adat Kabupaten Jayapura, di antaranya menolak dengan tegas tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua atau hari TPN-OPM dan mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Mei 1963 sebagai 'Hari Kembalinya Irian Barat' ke pangkuan ibu pertiwi NKRI dan hendaklah tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh Papua.
Ramses Ohee dalam sesi jumpa pers di Pendopo Adat Suku Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (28/11/2017) siang mengatakan, Pepera 1969 adalah hasil kesepakatan dari tokoh-tokoh adat Papua saat itu.
"Ada sekitar seribu lebih tokoh adat Papua dari pantai, lembah, dan gunung turut dalam Pepera 69 itu, termasuk saya, dan kemudian hasil Pepera itu dibawa ke PBB selanjutnya disahkan, dan ini artinya final, kita sudah merdeka," kata Ramses Ohee, Selasa (28/11/2017).
Oleh karena itu, dirinya meminta berbagai pihak yang ingin membalikkan sejarah tersebut untuk berhenti dan mengakui kedaulatan NKRI. "Hargai perjuangan orang-orang tua kita, mereka telah menanam benih dan berbuah kemerdekaan Republik Indonesia, jadi jangan diutak-atik lagi," tegasnya.
Dirinya pun menegaskan bahwa 1 Desember bukan Hari Papua Merdeka. "1 Desember tidak ada apa-apa, malah menjadi hari integrasi bagi Papua bergabung ke Indonesia, bukan terus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Papua," ucapnya.
Lenis Kogoya dalam kesempatan yang sama mempertanyaan gejolak keamanan jelang 1 Desember di Papua. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja membuat isu tersebut mencuat ke publik.
"Saat ini mulai muncul gejolak, dan kita tanya sebagai tokoh adat Papua, apakah hanya musiman, atau karena ideologi, atau buat-buatan, pertanyaan siapa yang membuat itu?"
Menurutnya, Presiden telah mengenjot pembangunan di Papua, termasuk Otsus yang digelontorkan ke Papua. "Saya bersama Bapak Jokowi sampai masuk-masuk ke wilayah pedalaman Papua, termasuk ke basis (KKB, red) di Nduga dan Puncak Jaya, itu kita lakukan untuk pemerataan kesejahteraan pendidikan juga kesehatan," ucapnya.
Sesi jumpa pers ditutup dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Martinus Marware, ketua Dewan Adat Kabupaten Jayapura, di antaranya menolak dengan tegas tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua atau hari TPN-OPM dan mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Mei 1963 sebagai 'Hari Kembalinya Irian Barat' ke pangkuan ibu pertiwi NKRI dan hendaklah tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh Papua.
(zik)
