Puan: Perlu Kebijakan Tepat Hadapi Laju Urbanisasi
Selasa, 28 November 2017 - 18:34 WIB
Puan: Perlu Kebijakan Tepat Hadapi Laju Urbanisasi
A
A
A
YOGYAKARTA - Urbanisasi menjadi masalah bagi banyak kota di seluruh dunia. Untuk itu setiap negara dituntut untuk mengelola human mobility atau mobilitas manusia dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat membuka 14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017 di Hotel Hyatt Yogyakarta, Selasa (28/11/2017).
Menurut Menko PMK Puan Maharani, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, sebutnya, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding perdesaan.
Saat ini, menurut dia, diperkirakan sekitar 54% penduduk dunia tinggal di perkotaan. “Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan di antara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 miliar migran. Setiap pergerakan manusia, lanjut dia, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.
“Kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan,” ucapnya.
Menko PMK juga mengingatkan, pilihan dalam pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, dia berpesan, dalam merencanakan Pembangunan Nasional, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan perlu menjadi perhatian.
Pembangunan dikatakannya juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.
“Melalui International inter-ministerial conference ini diharapkan dapat menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” katanya.
Tema 14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017 adalah Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration – A south-south perspective and intervention needs.
Tema tersebut diambil sesuai dengan tema Sidang Komisi PBB Kependudukan dan Pembangunan ke-51 yang akan diadakan pada tahun 2018.
Delegasi konferensi yang notabene menteri kependudukan negara-negara anggota Partners in Population and Development (PPD) dalam ajang ini mendiskusikan berbagai isu dan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil bagi masa depan kependudukan dunia yang lebih baik.
Selain Menko PMK yang menyampaikan sambutannya, dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat China, Liu Yandong juga memberikan pidatonya serta Chair of PPD RRT, Li Bin. Hadir pula dalam acara itu pimpinan dan Anggota Komisi Eksekutif PPD, Direktur Eksekutif UNFPA, Dr Natalia Kanem serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X,
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat membuka 14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017 di Hotel Hyatt Yogyakarta, Selasa (28/11/2017).
Menurut Menko PMK Puan Maharani, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, sebutnya, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding perdesaan.
Saat ini, menurut dia, diperkirakan sekitar 54% penduduk dunia tinggal di perkotaan. “Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan,” ujarnya.
Dia mengungkapkan di antara 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 miliar migran. Setiap pergerakan manusia, lanjut dia, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.
“Kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan,” ucapnya.
Menko PMK juga mengingatkan, pilihan dalam pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, dia berpesan, dalam merencanakan Pembangunan Nasional, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan perlu menjadi perhatian.
Pembangunan dikatakannya juga harus menempatkan manusia sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Adapun kualitas pembangunan mesti diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan adil.
“Melalui International inter-ministerial conference ini diharapkan dapat menghasilkan formula, agenda, dan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjadi landasan bersama dalam pembangunan kependudukan,” katanya.
Tema 14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017 adalah Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration – A south-south perspective and intervention needs.
Tema tersebut diambil sesuai dengan tema Sidang Komisi PBB Kependudukan dan Pembangunan ke-51 yang akan diadakan pada tahun 2018.
Delegasi konferensi yang notabene menteri kependudukan negara-negara anggota Partners in Population and Development (PPD) dalam ajang ini mendiskusikan berbagai isu dan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil bagi masa depan kependudukan dunia yang lebih baik.
Selain Menko PMK yang menyampaikan sambutannya, dalam kesempatan ini Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat China, Liu Yandong juga memberikan pidatonya serta Chair of PPD RRT, Li Bin. Hadir pula dalam acara itu pimpinan dan Anggota Komisi Eksekutif PPD, Direktur Eksekutif UNFPA, Dr Natalia Kanem serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X,
(dam)
