Airlangga-Idrus Diprediksi Bersaing Ketat Jadi Ketua Umum Golkar
Airlangga-Idrus Diprediksi Bersaing Ketat Jadi Ketua Umum Golkar
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar kemungkinan akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Desember mendatang. Dua figur disebut-sebut paling berpeluang terlibat persaingan memperebutkan kursi ketua umum, yakni Idrus Marham dan Airlangga Hartarto.
Dua nama kader Golkar ini mengemuka seiring makin menguatnya dorongan agar DPP menggelar munaslub pascapenahanan Ketua Umum Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Airlangga Hartarto secara terbuka sudah menyatakan kesiapannya memimpin Golkar apabila diberi kepercayaan oleh DPD selaku pemilik suara mayoritas di munaslub. Peluang kader yang menjabat menteri perindustrian di Kabinet Kerja ini dinilai cukup besar karena selain mewakili aspirasi kader yang menginginkan perubahan, dia juga dekat dengan pemerintah.
Namun, jalan Airlangga merebut kursi ketua diprediksi tidak akan mudah. Jika munaslub digelar, tetap akan ada faksi lain yang juga mendorong figur lain. Faksi ini diperkirakan mewakili kepentingan elite DPP Golkar yang masih loyal pada Setya Novanto. Sejauh ini nama dari kubu Novanto yang paling kuat adalah Idrus Marham yang saat ini menjabat pelaksana tugas (plt) ketua umum Partai Golkar.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Dave Laksono mengakui nama Airlangga dan Idrus yang saat ini paling santer disebut-sebut akan bersaing di munaslub. "Ada nama-nama lain, tapi paling sering beredar ya nama-nama itu (Airlangga Hartarto dan Idrus Marham). Nama lain ada Azis Syamsuddin, Mahyudin, dan Titiek Soeharto," ujar dia saat dihubungi, Senin (27/11/2017).
Airlangga bukan nama baru di bursa calon ketua umum Golkar. Di Munaslub Bali dia ikut bersaing, namun gagal karena di putaran pertama dia hanya menempati urutan lima dari delapan kandidat dengan meraih 14 suara. Sedangkan Idrus Marham memilih mundur sebagai calon ketua umum sebelum pemilihan dilakukan.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, pertarungan terbuka oleh calon ketua umum tetap akan tersaji saat munaslub digelar nanti. Keinginan sejumlah kader agar pemilihan berakhir aklamasi demi menghindari perpecahan internal dinilai sulit terjadi. "Mengharapkan munaslub aklamasi sulit. Melihat dinamika di Golkar itu cukup sulit terjadi. Kemungkinannya pertarungan terbuka masih jadi pilihan utama," ujar Adjie di Jakarta, Senin (27/11/2017).
Novanto dinilai tetap akan berusaha mendudukkan figur yang diinginkannya untuk menjadi ketua umum. Kalau pun nanti harus kalah, dia akan berusaha membuat bargaining dengan calon lain agar loyalisnya di DPP tidak sampai terdepak oleh ketua umum yang baru. "Setya Novanto tetap akan berusaha, minimal kalau ada perubahan struktur kepengurusan jangan total, jangan semua hasil Munaslub Bali tergusur," kata dia.
Mengenai siapa di antara Airlangga dan Idrus yang berpeluang memenangkan pertarungan, Adjie mengaku saat ini masih sulit diterka. Dia melihat Golkar sejauh ini masih berkutat pada persoalan bagaimana menemukan skema yang bisa disepakati untuk dibawa ke munaslub. Skema kesepakatan itu diperlukan karena seluruh kader Golkar sama-sama ingin kestabilan kendati mereka harus terlibat pertarungan di pemilihan ketua umum.
"Deal-nya belum tercapai, Golkar itu partai dewasa. Kalaupun ada pertarungan, setelahnya mereka tidak ingin terjadi keguncangan," ujar dia.
Saat ditanya wartawan soal peluang menjadi ketua umum, Idrus menolak berkomentar jauh dengan alasan tidak etis. "Saya tidak boleh begitu, itu tidak etis, biarlah DPD I dan DPD II yang menentukan kalau ada apa-apa. Kita jangan bicara dulu (soal calon ketua umum)," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Tidak demikian dengan Airlangga. Kader yang menjabat koordinator bidang ekonomi DPP Golkar ini mengaku siap mengemban amanah jika dipercaya. "Tentu sebagai kader, jika diminta pengurus di setiap daerah (menjadi ketua umum Golkar) tentu siap," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/11/2017).
Harus Pleno
Hasil rapat pleno DPP Golkar pada Selasa (21/11/2017) menyepakati munaslub akan menunggu putusan praperadilan Novanto terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun, belakangan muncul wacana mempercepat munaslub. Jika munaslub akan digelar sebelum putusan praperadilan Novanto, Golkar harus kembali menggelar rapat pleno.
"Ya, harus rapat pleno lagi karena itu kan (munaslub menunggu praperadilan Novanto). Itu melalui putusan pleno," ujar Dave Laksono. Dave mengatakan, saat ini kader tetap mengacu pada hasil pleno sebelumnya, yakni munaslub harus menunggu hasil praperadilan Novanto.
Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah II DPP Partai Golkar untuk Riau dan Kepri Firman Soebagyo mengatakan, melalui munaslub, Golkar harus mencari ketua umum yang bisa bekerja sama dengan pemerintah sebagai konsekuensi Golkar pendukung pemerintah. Dia menolak menyebut figur yang berpeluang bersaing di munaslub. Dia hanya menyebut kriteria, yakni ketua umum harus memiliki pengalaman dan bisa menjadi figur pemersatu Golkar.
"Dan, yang paling penting, tidak ada indikasi terlibat masalah hukum guna memulihkan citra Partai Golkar jelang Pemilu Serentak 2019 nanti," ujar dia.
Dua nama kader Golkar ini mengemuka seiring makin menguatnya dorongan agar DPP menggelar munaslub pascapenahanan Ketua Umum Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Airlangga Hartarto secara terbuka sudah menyatakan kesiapannya memimpin Golkar apabila diberi kepercayaan oleh DPD selaku pemilik suara mayoritas di munaslub. Peluang kader yang menjabat menteri perindustrian di Kabinet Kerja ini dinilai cukup besar karena selain mewakili aspirasi kader yang menginginkan perubahan, dia juga dekat dengan pemerintah.
Namun, jalan Airlangga merebut kursi ketua diprediksi tidak akan mudah. Jika munaslub digelar, tetap akan ada faksi lain yang juga mendorong figur lain. Faksi ini diperkirakan mewakili kepentingan elite DPP Golkar yang masih loyal pada Setya Novanto. Sejauh ini nama dari kubu Novanto yang paling kuat adalah Idrus Marham yang saat ini menjabat pelaksana tugas (plt) ketua umum Partai Golkar.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Dave Laksono mengakui nama Airlangga dan Idrus yang saat ini paling santer disebut-sebut akan bersaing di munaslub. "Ada nama-nama lain, tapi paling sering beredar ya nama-nama itu (Airlangga Hartarto dan Idrus Marham). Nama lain ada Azis Syamsuddin, Mahyudin, dan Titiek Soeharto," ujar dia saat dihubungi, Senin (27/11/2017).
Airlangga bukan nama baru di bursa calon ketua umum Golkar. Di Munaslub Bali dia ikut bersaing, namun gagal karena di putaran pertama dia hanya menempati urutan lima dari delapan kandidat dengan meraih 14 suara. Sedangkan Idrus Marham memilih mundur sebagai calon ketua umum sebelum pemilihan dilakukan.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, pertarungan terbuka oleh calon ketua umum tetap akan tersaji saat munaslub digelar nanti. Keinginan sejumlah kader agar pemilihan berakhir aklamasi demi menghindari perpecahan internal dinilai sulit terjadi. "Mengharapkan munaslub aklamasi sulit. Melihat dinamika di Golkar itu cukup sulit terjadi. Kemungkinannya pertarungan terbuka masih jadi pilihan utama," ujar Adjie di Jakarta, Senin (27/11/2017).
Novanto dinilai tetap akan berusaha mendudukkan figur yang diinginkannya untuk menjadi ketua umum. Kalau pun nanti harus kalah, dia akan berusaha membuat bargaining dengan calon lain agar loyalisnya di DPP tidak sampai terdepak oleh ketua umum yang baru. "Setya Novanto tetap akan berusaha, minimal kalau ada perubahan struktur kepengurusan jangan total, jangan semua hasil Munaslub Bali tergusur," kata dia.
Mengenai siapa di antara Airlangga dan Idrus yang berpeluang memenangkan pertarungan, Adjie mengaku saat ini masih sulit diterka. Dia melihat Golkar sejauh ini masih berkutat pada persoalan bagaimana menemukan skema yang bisa disepakati untuk dibawa ke munaslub. Skema kesepakatan itu diperlukan karena seluruh kader Golkar sama-sama ingin kestabilan kendati mereka harus terlibat pertarungan di pemilihan ketua umum.
"Deal-nya belum tercapai, Golkar itu partai dewasa. Kalaupun ada pertarungan, setelahnya mereka tidak ingin terjadi keguncangan," ujar dia.
Saat ditanya wartawan soal peluang menjadi ketua umum, Idrus menolak berkomentar jauh dengan alasan tidak etis. "Saya tidak boleh begitu, itu tidak etis, biarlah DPD I dan DPD II yang menentukan kalau ada apa-apa. Kita jangan bicara dulu (soal calon ketua umum)," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Tidak demikian dengan Airlangga. Kader yang menjabat koordinator bidang ekonomi DPP Golkar ini mengaku siap mengemban amanah jika dipercaya. "Tentu sebagai kader, jika diminta pengurus di setiap daerah (menjadi ketua umum Golkar) tentu siap," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/11/2017).
Harus Pleno
Hasil rapat pleno DPP Golkar pada Selasa (21/11/2017) menyepakati munaslub akan menunggu putusan praperadilan Novanto terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun, belakangan muncul wacana mempercepat munaslub. Jika munaslub akan digelar sebelum putusan praperadilan Novanto, Golkar harus kembali menggelar rapat pleno.
"Ya, harus rapat pleno lagi karena itu kan (munaslub menunggu praperadilan Novanto). Itu melalui putusan pleno," ujar Dave Laksono. Dave mengatakan, saat ini kader tetap mengacu pada hasil pleno sebelumnya, yakni munaslub harus menunggu hasil praperadilan Novanto.
Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah II DPP Partai Golkar untuk Riau dan Kepri Firman Soebagyo mengatakan, melalui munaslub, Golkar harus mencari ketua umum yang bisa bekerja sama dengan pemerintah sebagai konsekuensi Golkar pendukung pemerintah. Dia menolak menyebut figur yang berpeluang bersaing di munaslub. Dia hanya menyebut kriteria, yakni ketua umum harus memiliki pengalaman dan bisa menjadi figur pemersatu Golkar.
"Dan, yang paling penting, tidak ada indikasi terlibat masalah hukum guna memulihkan citra Partai Golkar jelang Pemilu Serentak 2019 nanti," ujar dia.
(amm)
Explore More