Antisipasi Konflik Pilkada, Polri Pantau Media Sosial

JAKARTA - Mabes Polri menyebut ada lima wilayah di Indonesia memiliki potensi kerawanan sangat tinggi dari sisi keamanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengungkapkan hasil pemetaan sementara dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018, lima di antaranya sangat rawan dari sisi keamanan.

"Seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara dan Papua," kata Setyo dalam Focus Group Discussion Kesiapan Pilkada Serentak 2018, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Menurut Setyo, Polri telah melakukan berbagai antisipasi untuk menekankan kerawanan tersebut.

Selain pengawasan ketat, pihaknya juga mengantisipasi perang di media sosial (medsos). Sebab berdasarkan hasil survei, hampir 50% konflik tersebut bersumber dari medsos.

Setyo mencontohkan seperti Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Apalagi, dunia maya menjadi salah satu wadah untuk menggiring opini masyarakat.

"Belajar dari pengalaman Pilkada DKI dimana penggunaan medsos sangat menonjol dan bahkan akan seakan-akan sudah dalam tanda petik pilpres. Pilgub rasa Pilpres," tutup Setyo.

Jenderal bintang dua ini berpandangan salah satu tolok ukur keberhasilan pilkada adalah keamanan.

Oleh karena itu, Setyo berharap seluruh elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama menciptakan pesta demokrasi yang damai dan tenteram.

Di tempat sama, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai faktor media sosial tak selalu memengaruhi masyarakat dalam memilih kepala daerah. Salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Di NTB itu media sosial tidak ngaruh, karena fasilitasnya tidak ada," kata Hendri.

Menurut dia, kerawanan justru ada pada isu suku, agama dan ekonomi. Bagi Hendri, penggunaan isu ini sangat berpotensi terjadi di daerah-daerah besar.