Calon Ketum Golkar Harus Bersih dari Keterlibatan Kasus Hukum
Minggu, 26 November 2017 - 15:35 WIB
Calon Ketum Golkar Harus Bersih dari Keterlibatan Kasus Hukum
A
A
A
JAKARTA - Mantan Anggota DPR-MPR RI Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto menilai Munaslub sebagai sarana konstitusional dalam tubuh Partai Golkar untuk mencari figur ketua umum baru pengganti Setyo Novanto (Setnov). Pertanyaan pertama adalah siapakah figur yang paling cocok untuk menggantikan posisi Setnov yang tersandung masalah hukum.
"Karena Munaslub ini sebagai akibat adanya kasus hukum yang menimpa ketum Golkar, maka syarat utama adalah figur calon ketum Golkar yang secara individual bersih dari kasus hukum atau bersih dari dugaan keterlibatan kasus hukum, atau kata lain tidak ada cacat sama sekali dari kacamata hukum," ujarnya kepada SINDOnews, Minggu (26/11/2017).
Menurut dia, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah mereka? Dari sederetan figur-figur yang saat ini mencuat di publik dan berkuasa secara struktural di Partai Golkar.
"Siapakah yang dapat dijadikan sebagai lembaga penilai figur bersih itu? Apakah pemerintah? Apakah KPK atau aparat penegak hukum lainnya? Apakah penilaian dari internal partai politik?" tanya Budi.
Jika penilaian melalui internal Golkar, kata dia, dirinya khawatir jika penilaian itu tidak objektif dan cenderung salah. Sebab, lanjut dia, Munaslub di Bali membuktikan terpilihnya Setnov melalui penilaian internal tidak membawakan hasil.
"Bahkan isu di seputar Munaslub Bali, keterpilihan Setnov tidak terlepas campur tangan penilaian pemerintah (meskipun yang menilai adalah kader Golkar yang ada di pemerintahan), hasilnya juga nihil. Terbukti sekarang Setnov terlibat kasus hukum, bahkan secara politis penanganan kasus Setnov ini sangat tendensius untuk membumihanguskan Golkar," jelasnya.
Lantas, apakah masih bisa pemerintah dipercaya yang ikut campur dalam pesta demokrasi di tubuh Golkar? "Saya secara pribadi tidak mempercayai lagi peran pemerintah (oknum) dalam menentukan masa depan Partai Golkar," jawabnya.
Budi melanjutkan, sekarang sudah mulai muncul bebarapa nama figur kandidat ketua umum dan secara kasat mata ada kandidat ketum Golkar yang mendapat dukungan dari pemerintah. Pertanyaannya adalah dukungan ini apakah benar-benar untuk memajukan dan membesarkan Golkar, atau juga bagian skenario mengkerdilkan dan membumihanguskan Partai Golkar?
"Waktu yang tentunya akan menjawabnya. Pesan saya sebagai orang yang ikut dibesarkan dan membesarkan Golkar, waspadalah jangan sampai Golkar masuk lubang yang sama dan terjebak dalam politik sandera dari aspek hukum dan politis."
"Golkar dan kadernya harus mampu mandiri dan percaya diri, bahwa hanya kader Golkar dan Golkar sendiri yang mampu membesarkan golkar dan keluar dari krisis ini," sambung dia.
"Karena Munaslub ini sebagai akibat adanya kasus hukum yang menimpa ketum Golkar, maka syarat utama adalah figur calon ketum Golkar yang secara individual bersih dari kasus hukum atau bersih dari dugaan keterlibatan kasus hukum, atau kata lain tidak ada cacat sama sekali dari kacamata hukum," ujarnya kepada SINDOnews, Minggu (26/11/2017).
Menurut dia, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah mereka? Dari sederetan figur-figur yang saat ini mencuat di publik dan berkuasa secara struktural di Partai Golkar.
"Siapakah yang dapat dijadikan sebagai lembaga penilai figur bersih itu? Apakah pemerintah? Apakah KPK atau aparat penegak hukum lainnya? Apakah penilaian dari internal partai politik?" tanya Budi.
Jika penilaian melalui internal Golkar, kata dia, dirinya khawatir jika penilaian itu tidak objektif dan cenderung salah. Sebab, lanjut dia, Munaslub di Bali membuktikan terpilihnya Setnov melalui penilaian internal tidak membawakan hasil.
"Bahkan isu di seputar Munaslub Bali, keterpilihan Setnov tidak terlepas campur tangan penilaian pemerintah (meskipun yang menilai adalah kader Golkar yang ada di pemerintahan), hasilnya juga nihil. Terbukti sekarang Setnov terlibat kasus hukum, bahkan secara politis penanganan kasus Setnov ini sangat tendensius untuk membumihanguskan Golkar," jelasnya.
Lantas, apakah masih bisa pemerintah dipercaya yang ikut campur dalam pesta demokrasi di tubuh Golkar? "Saya secara pribadi tidak mempercayai lagi peran pemerintah (oknum) dalam menentukan masa depan Partai Golkar," jawabnya.
Budi melanjutkan, sekarang sudah mulai muncul bebarapa nama figur kandidat ketua umum dan secara kasat mata ada kandidat ketum Golkar yang mendapat dukungan dari pemerintah. Pertanyaannya adalah dukungan ini apakah benar-benar untuk memajukan dan membesarkan Golkar, atau juga bagian skenario mengkerdilkan dan membumihanguskan Partai Golkar?
"Waktu yang tentunya akan menjawabnya. Pesan saya sebagai orang yang ikut dibesarkan dan membesarkan Golkar, waspadalah jangan sampai Golkar masuk lubang yang sama dan terjebak dalam politik sandera dari aspek hukum dan politis."
"Golkar dan kadernya harus mampu mandiri dan percaya diri, bahwa hanya kader Golkar dan Golkar sendiri yang mampu membesarkan golkar dan keluar dari krisis ini," sambung dia.
(kri)
