Jika Jadi Digelar, Ical Minta Biaya Munaslub Ditanggung Bersama
Jum'at, 24 November 2017 - 17:55 WIB
Jika Jadi Digelar, Ical Minta Biaya Munaslub Ditanggung Bersama
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan, biaya pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) harus ditanggung bersama-sama oleh pengurus dan kader.
Hal itu disampaikan Aburizal Bakrie (Ical) jika nantinya Golkar menggelar perhelatan tersebut. "Jika sampai pada munaslub, biaya munaslub harus ditanggung renteng anggota Partai Golkar," tandasnya di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Jika pemilihan ketua umum pada munaslub digelar, Ical mengingatkan kepada para kader untuk mengantisipasi terjadinya politik uang. "Kalau jadi dilaksanakan, supaya dicegah politik uang," tandas Ical.
Ical meminta agar pengurus DPP Partai Golkar menggelar pertemuan dengan DPD I Partai Golkar untuk menjelaskan latar belakang keputusan rapat pleno tanggal 21 November 2017.
Dia berharap DPP dan DPD I Golkar mencari langkah yang baik bagi Golkar ke depan dengan tetap memegang hasil rapat pleno. Bisa nantinya, kata dia, menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan kemudian munaslub.
Seperti diketahui, rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017 memutuskan mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum. Stasus Setya Novanto (Setnov) di Golkar menunggu hasil praperadilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Rapat tersebut juga menyepakati Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar. (Baca juga: Rapat Pleno Tunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar )
Hal itu disampaikan Aburizal Bakrie (Ical) jika nantinya Golkar menggelar perhelatan tersebut. "Jika sampai pada munaslub, biaya munaslub harus ditanggung renteng anggota Partai Golkar," tandasnya di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Jika pemilihan ketua umum pada munaslub digelar, Ical mengingatkan kepada para kader untuk mengantisipasi terjadinya politik uang. "Kalau jadi dilaksanakan, supaya dicegah politik uang," tandas Ical.
Ical meminta agar pengurus DPP Partai Golkar menggelar pertemuan dengan DPD I Partai Golkar untuk menjelaskan latar belakang keputusan rapat pleno tanggal 21 November 2017.
Dia berharap DPP dan DPD I Golkar mencari langkah yang baik bagi Golkar ke depan dengan tetap memegang hasil rapat pleno. Bisa nantinya, kata dia, menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan kemudian munaslub.
Seperti diketahui, rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November 2017 memutuskan mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum. Stasus Setya Novanto (Setnov) di Golkar menunggu hasil praperadilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Rapat tersebut juga menyepakati Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar. (Baca juga: Rapat Pleno Tunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar )
(dam)
