Contohkan Menteri di Jepang, Pengamat Ini Sarankan Setnov Legowo
Rabu, 22 November 2017 - 17:40 WIB
Contohkan Menteri di Jepang, Pengamat Ini Sarankan Setnov Legowo
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto telah ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Minggu 19 November 2017 malam.
Pria yang biasa disapa Setnov itu ditahan setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) terkait kecelakaan yang dialaminya di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat 17 November 2017 malam.
Pasca penahanannya itu, banyak pihak yang mempertanyakan statusnya sebagai Ketua DPR. Bahkan Mahkamah Kehormatan Dewan sempat ingin meminta pandangan fraksi-fraksi di DPR mengenai hal itu.
Menyikapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyarankan Setnov untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. "Saya sarankan Setnov mundur," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (22/11/2017).
Emrus mengacu TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Mengacu aturan tersebut, Emrus menilai pejabat yang mendapat sorotan publik karena tingkah laku dan kebijakannya sebaiknya mundur tanpa menunggu keputusan pengadilan.
"Bukankah kasus SN (Setya Novanto-red) mendapat sorotan publik. Lagipula tuduhannya adalah diduga melakukan tindak khusus. Korupsi juga masuk tindak pidana khusus," ucapnya.
Menurut dia, Setnov tidak perlu menunggu hasil sidang praperadilan yang diajukannya. "Legowo saja lah. Kalau nanti dipraperadilan menang, itu hal lain, justru akan membuat harum nama beliau," ucapnya.
Emrus pun mencontohkan kasus seorang menteri di Jepang yang mengundurkan diri akibat salah berkomentar mengenai bencana tsunami yang melanda daerah pinggiran Jepang.
"Di Jepang, menteri salah ngomong soal tsunami langsung mundur, apalagi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi," ucap Emrus.
Sekadar informasi, Menteri Rekonstruksi Bencana Jepang Masahiro Imamura memutuskan mengundurkan diri akibat pernyataanya yang kontroversial terkait bencana gempa dan tsunami di Jepang, April 2017.
Saat itu Imahura bersyukur bencana terjadi di Tohoku. Apabila terjadi dekat wilayah Ibu Kota, kata dia, akan terjadi kerusakan besar.
Emrus juga mempertanyakan pendapat yang menganggap tanpa Ketua DPR, kinerja DPR tidak akan terganggu. Dia yakin tanpa seorang ketua, DPR tetap akan terganggu.
"Kalau tidak terganggu, sebaiknya ke depan tidak perlu ada Ketua DPR," ucapnya.
Pria yang biasa disapa Setnov itu ditahan setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) terkait kecelakaan yang dialaminya di Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat 17 November 2017 malam.
Pasca penahanannya itu, banyak pihak yang mempertanyakan statusnya sebagai Ketua DPR. Bahkan Mahkamah Kehormatan Dewan sempat ingin meminta pandangan fraksi-fraksi di DPR mengenai hal itu.
Menyikapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyarankan Setnov untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. "Saya sarankan Setnov mundur," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (22/11/2017).
Emrus mengacu TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Mengacu aturan tersebut, Emrus menilai pejabat yang mendapat sorotan publik karena tingkah laku dan kebijakannya sebaiknya mundur tanpa menunggu keputusan pengadilan.
"Bukankah kasus SN (Setya Novanto-red) mendapat sorotan publik. Lagipula tuduhannya adalah diduga melakukan tindak khusus. Korupsi juga masuk tindak pidana khusus," ucapnya.
Menurut dia, Setnov tidak perlu menunggu hasil sidang praperadilan yang diajukannya. "Legowo saja lah. Kalau nanti dipraperadilan menang, itu hal lain, justru akan membuat harum nama beliau," ucapnya.
Emrus pun mencontohkan kasus seorang menteri di Jepang yang mengundurkan diri akibat salah berkomentar mengenai bencana tsunami yang melanda daerah pinggiran Jepang.
"Di Jepang, menteri salah ngomong soal tsunami langsung mundur, apalagi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi," ucap Emrus.
Sekadar informasi, Menteri Rekonstruksi Bencana Jepang Masahiro Imamura memutuskan mengundurkan diri akibat pernyataanya yang kontroversial terkait bencana gempa dan tsunami di Jepang, April 2017.
Saat itu Imahura bersyukur bencana terjadi di Tohoku. Apabila terjadi dekat wilayah Ibu Kota, kata dia, akan terjadi kerusakan besar.
Emrus juga mempertanyakan pendapat yang menganggap tanpa Ketua DPR, kinerja DPR tidak akan terganggu. Dia yakin tanpa seorang ketua, DPR tetap akan terganggu.
"Kalau tidak terganggu, sebaiknya ke depan tidak perlu ada Ketua DPR," ucapnya.
(dam)
