Kaukus Muda Curigai Politik Transaksional dalam Munas KAHMI

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 telah berakhir pada Minggu 19 November 2017, yang ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Maimun Medan, Sumatera. Namun setelah Munas itu selesai, kini menyisakan persoalan besar ditubuh KAHMI, yakni berkembangnya informasi permainan politik uang dalam perebutan posisi Presidium Majelis Nasional KAHMI periode 2017-2022.

Menurut Koordinator Kaukus Muda Alumni HMI, Muammar Midan, sejak awal dirinya telah mensinyalir adanya politik transaksional. Sinyalemen tersebut sejak awal ditandai dengan beredarnya foto rekomendasi tertulis sebelum diumumukannya calon-calon presidium secara resmi oleh tim seleksi.

"Penggalangan dukungan dengan turunnya calon-calon presidium ke daerah-daerah dengan modus penyampaian visi misi calon. Berdasarkan informasi, justru disitulah titik awal terjadinya upaya tawar-menawar dengan pertanyaan jumlah utusan yang akan berangkat dan umbar janji penginapan yang memadai," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11/2017).

Aroma lainnya yang menyeruak, kata dia, yaitu bertebarannya iklan kandidat, baik dalam bentuk billboard di bandara maupun dalam bentuk spanduk dijalanan Kota Medan. "Antar jemput peserta Munas oleh tim sukses calon sampai fasilitas menginap di hotel mewah. Bahkan ada beberapa calon yang menyewa beberapa hotel untuk menginapkan pendukungnya," katanya.

Fenomena-fenomena tersebut, menurut dia, sangat ironis di tengah-tengah rusaknya negara ini disebabkan praktik korupsi. "Ternyata terdapat perilaku alumni HMI yang mengikuti Munas KAHMI dengan melakukan politik transaksional," katanya.

Muammar juga menentang keras praktik pengkondisian pemilik suara Munas KAHMI sebagai sesuatu yang wajar dan dikategorikan biaya politik. Dia mengatakan, jika setiap suksesi KAHMI dilakukan seperti itu besar kemungkinan peluang alumni seperti yang berlatarbelakang akademisi sulit untuk terpilih, karena mereka tidak memiliki uang yang berlebihan.

Ke depan panitia seleksi perlu membuat kategori presidium dari tiga kelompok, yaitu politisi, profesional, dan akademisi. Dengan pengelompokkan tersebut selain dapat mengeleminir praktik suap menyuap, juga yang tak kalah penting konfigurasi presidium KAHMI banyak warna.

Namun, Muammar juga memuji sikap beberapa calon yang tidak melakukan politik transaksional dalam mengejar jabatan presidium, kendatipun potensi finansial dan popularitas mereka miliki juga. Dia juga meminta Majelis Etik KAHMI untuk memproses praktik politik transaksional tersebut dan mencoretnya dalam jajaran presidium.

"Jika KAHMI bertoleran terhadap perilaku koruptif tersebut, maka dikhawatirkan penyakit tersebut akan diikuti oleh junior-junior HMI yang akan menggelar kongres tahun depan," tuturnya.