Putusan Pelanggaran Administrasi Parpol Jadi Kewenangan Baru Bawaslu
Rabu, 15 November 2017 - 14:03 WIB
Putusan Pelanggaran Administrasi Parpol Jadi Kewenangan Baru Bawaslu
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan sepuluh partai politik (parpol) terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, putusan yang akan dibacakan sore nanti menjadi parameter atau tolak ukur Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang telah diberikan kewenangan baru dalam Undang-undang Pemilu.
"Publik akan melihat putusan Bawaslu tidak hanya dari aspek keadilan pemilu, tapi juga bagaimana kemampuan Bawaslu untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara profesional dan berintegritas," ujar Fadli dalam keterangan persnya, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fadli, dari proses persidangan yang sudah dilakukan secara marathon hampir setiap harinya, terlihat ada perbaikan dari proses acara persidangan yang dilakukan oleh Bawaslu dari proses persidangan-persidangan yang dilakukan sebelumnya.
Dia melanjutkan, registrasi dan jadwal perkara yang tercatat dan terpublikasi dengan baik telah menciptakan ruang bagi publik untuk ikut berpartisipasi melihat proses penanganan pelanggaran administrasi ini.
"Apalagi, mekanisme penanganan pelanggaran administrasi yang wajib diselesaikan dalam sebuah forum persidangan ini adalah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu sesuai mandat UU Nomor 7 Tahun 2017," tutupnya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, putusan yang akan dibacakan sore nanti menjadi parameter atau tolak ukur Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang telah diberikan kewenangan baru dalam Undang-undang Pemilu.
"Publik akan melihat putusan Bawaslu tidak hanya dari aspek keadilan pemilu, tapi juga bagaimana kemampuan Bawaslu untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara profesional dan berintegritas," ujar Fadli dalam keterangan persnya, Rabu (15/11/2017).
Menurut Fadli, dari proses persidangan yang sudah dilakukan secara marathon hampir setiap harinya, terlihat ada perbaikan dari proses acara persidangan yang dilakukan oleh Bawaslu dari proses persidangan-persidangan yang dilakukan sebelumnya.
Dia melanjutkan, registrasi dan jadwal perkara yang tercatat dan terpublikasi dengan baik telah menciptakan ruang bagi publik untuk ikut berpartisipasi melihat proses penanganan pelanggaran administrasi ini.
"Apalagi, mekanisme penanganan pelanggaran administrasi yang wajib diselesaikan dalam sebuah forum persidangan ini adalah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu sesuai mandat UU Nomor 7 Tahun 2017," tutupnya.
(kri)
