KPK Nilai Alasan Setnov Mangkir dari Panggilan Mengada-ada
Senin, 13 November 2017 - 16:24 WIB
KPK Nilai Alasan Setnov Mangkir dari Panggilan Mengada-ada
A
A
A
JAKARTA - Alasan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mangkir panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dianggap mengada-ada.
Sebab KPK tak perlu mengantongi izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memeriksa Setya Novanto. Terlebih, Setnov dalam beberapa kesempatan saat memenuhi panggilan KPK tanpa mengantongi izin Presiden.
"Itu alasan mengada-ada. Dengar saja dulu, beliau kan beberapa kali dipanggil dan waktu itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden. Kenapa sekarang hadir kami harus izin Presiden? Ini mengada ada," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (13/11/2017).
Laode mengatakan, KPK tidak perlu mengantongi izin presiden untuk memeriksa Setya Novanto. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan penegak hukum mengantongi izin Presiden dalam memerika anggota DPR, MPR dan DPD hanya terikat pada tindak pidana umum.
Sementara dugaan korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus. "KPK tidak harus izin. Baca sajalah aturannya. Walau sudah ada putusan MK tidak wajib izin Presiden," ujarnya.
Adapun Setnov itu seharusnya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo (ASS) dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Selain itu, Setnov juga kini telah kembali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Sebab KPK tak perlu mengantongi izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memeriksa Setya Novanto. Terlebih, Setnov dalam beberapa kesempatan saat memenuhi panggilan KPK tanpa mengantongi izin Presiden.
"Itu alasan mengada-ada. Dengar saja dulu, beliau kan beberapa kali dipanggil dan waktu itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden. Kenapa sekarang hadir kami harus izin Presiden? Ini mengada ada," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (13/11/2017).
Laode mengatakan, KPK tidak perlu mengantongi izin presiden untuk memeriksa Setya Novanto. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan penegak hukum mengantongi izin Presiden dalam memerika anggota DPR, MPR dan DPD hanya terikat pada tindak pidana umum.
Sementara dugaan korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus. "KPK tidak harus izin. Baca sajalah aturannya. Walau sudah ada putusan MK tidak wajib izin Presiden," ujarnya.
Adapun Setnov itu seharusnya diperiksa sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo (ASS) dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Selain itu, Setnov juga kini telah kembali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
(maf)
