Berpotensi Gaduh, Jokowi Diminta Turun Tangan Soal Pimpinan KPK
Jum'at, 10 November 2017 - 13:23 WIB
Berpotensi Gaduh, Jokowi Diminta Turun Tangan Soal Pimpinan KPK
A
A
A
JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus yang dituduhkan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.
Kasus tersebut berawal dari laporan advokat Sandy Kurniawan Singarimbun yang menilai kedua pimpinan KPK itu melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pencegahan Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri.
Menyikapi persoalan ini, ahli hukum tata negara, Asep Yusuf Warlan menilai permasalahan tersebut berpotensi memicu kegaduhan antarlembaga hukum, seperti yang pernah dialami KPK sebelumnya.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara harus turun tangan mengatasi persoalan ini. "Perlu tindakan ekstra kepala negara, karena persoalan ini membuka peluang terjadinya kegaduhan," ucap Asep kepada SINDOnews, Kamis 9 November 2017.
Menurut dia, peran Presiden tidak masuk ke dalam substansi kasus, melainkan untuk menjaga muruwah kelembagaan penegak hukum di mata publik.
"Konkretnya, panggil KPK, Kapolri, Kejaksaan Agung ajak agar lebih sinergis dalam melaksanakan tugasnya, sikapi sesuatu secara hati-hati, jangan reaktif," tutur Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung ini.
Kasus tersebut berawal dari laporan advokat Sandy Kurniawan Singarimbun yang menilai kedua pimpinan KPK itu melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pencegahan Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri.
Menyikapi persoalan ini, ahli hukum tata negara, Asep Yusuf Warlan menilai permasalahan tersebut berpotensi memicu kegaduhan antarlembaga hukum, seperti yang pernah dialami KPK sebelumnya.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara harus turun tangan mengatasi persoalan ini. "Perlu tindakan ekstra kepala negara, karena persoalan ini membuka peluang terjadinya kegaduhan," ucap Asep kepada SINDOnews, Kamis 9 November 2017.
Menurut dia, peran Presiden tidak masuk ke dalam substansi kasus, melainkan untuk menjaga muruwah kelembagaan penegak hukum di mata publik.
"Konkretnya, panggil KPK, Kapolri, Kejaksaan Agung ajak agar lebih sinergis dalam melaksanakan tugasnya, sikapi sesuatu secara hati-hati, jangan reaktif," tutur Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung ini.
(dam)
