Kemenkominfo Ultimatum WhatsApp Segera Hapus Konten Pornografi
Senin, 06 November 2017 - 16:01 WIB
Kemenkominfo Ultimatum WhatsApp Segera Hapus Konten Pornografi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengultimatum WhatsApp untuk segera menanggapi persoalan konten menjurus pornografi berformat GIF dalam layanan aplikasi berbagai pesan tersebut.
Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada WhatsApp. Surat itu berisi permintaan agar WhatsApp melakukan filter konten gambar GIF yang mengandung pornografi.
"Jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada respons dari pihak WhatsApp maka kami akan pemblokiran," kata Samuel Di Gedung Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2017).
Ultimatum Kominfo tersebut akan berlaku efektif pada Rabu, 7 November 2017. Bila WhatsApp tidak mem-filter konten berbau pornografi, pemblokiran akan dilakukan.
Samuel mengungkapkan hingga kini pihaknya telah menerima banyaknya Dari masyarakat terkait konten pornografi berformat GIF dalam aplikasi WhatsApp.
Dia pun berterima kasih kepada masyarakat atas aduan yang telah dilayangkan masyarakat kepada pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada WhatsApp. Surat itu berisi permintaan agar WhatsApp melakukan filter konten gambar GIF yang mengandung pornografi.
"Jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada respons dari pihak WhatsApp maka kami akan pemblokiran," kata Samuel Di Gedung Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2017).
Ultimatum Kominfo tersebut akan berlaku efektif pada Rabu, 7 November 2017. Bila WhatsApp tidak mem-filter konten berbau pornografi, pemblokiran akan dilakukan.
Samuel mengungkapkan hingga kini pihaknya telah menerima banyaknya Dari masyarakat terkait konten pornografi berformat GIF dalam aplikasi WhatsApp.
Dia pun berterima kasih kepada masyarakat atas aduan yang telah dilayangkan masyarakat kepada pemerintah.
(dam)
