Dimantapkan, Persiapan Penyaluran Bansos Nontunai kepada Masyarakat
Dimantapkan, Persiapan Penyaluran Bansos Nontunai kepada Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memantapkan persiapan penyaluran bantuan sosial nontunai dan bantuan pangan nontunai.
Kemenko PMK ingin manfaat bantuan tersebut benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat bawah sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kami sampaikan bahwa sudah ada mekanisme kerja tim pengendali bantuan sosial nontunai dan juga bantuan pangan nontunai. Ketua timnya Menko PMK, wakilnya Kepala Bappenas plus kementerian/lembaga terkait ikut didalamnya, termasuk juga ada OJK," tutur Menko PMK Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas peluncuran/kick off Perpres Nomor 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai serta Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai 2018 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Hadir dalam rakor itu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Kepala OJK, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta pejabat terkait lainnya.
Puan menjelaskan Perpres tentang penyaluran bansos nontunai telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli 2017.
Dia menjelaskan tujuan perpres ini agar penyaluran bansos kepada masyarakat lebih efisien, dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Termasuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.
"Perpres juga mengatur teknis penyaluran bansos secara nontunai, yakni melalui bank BUMN kepada rekening masyarakat penerima bansos. Program ini adalah upaya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan percepatan perwujudan kesejahteraan," tuturnya.
Dia mengatakan dalam Perpres 63/2017 juga mengatur rekening penerima bansos dapat diakses melalui Kartu Kombo, yakni semacam instrumen pembayaran dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bansos, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.
"Penyaluran bansos nontunai maupun bantuan pangan nontunai diharapkan bisa tepat sasaran dan tepat guna. Semua pihak harus yakin tak ada gangguan teknis dalam penyalurannya kepada masyarakat," tutur Puan.
Menko PMK menyampaikan ada sekitar 75.500 e-warung yang akan mendukung penyaluran bansos nontunai maupun bantuan pangan nontunai ini. Program ini akan dilakukan mulai Januari 2018, kemudian Februari 2018, dilanjutkan pada Juli dan Agustus 2018.
"Penyalurannya itu bertahap. Enggak tiap bulan agar distribusi berjalan baik. Kami bentuk tim pelaksana distribusi bantuan pangan nontunai ini. Tim akan mengawal 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahun 2018 melalui Kemensos," katanya.
Menurut Puan, jenis bantuan akan dibatasi hanya beras dan telur. Alasannya agar lebih difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Hal tersebut, kata dia, berbeda dengan sebelumnya, yakni empat pilihan jenis bantuan, selain beras dan telur juga ada minyak dan gula.
"Tim juga mendapatkan dukungan dari gubernur BI dan OJK agar dapat didiskusikan bagaimana proses penyaluran anggaran melalui bank BUMN yang ada. Ini yang kita bicarakan tadi," tutur Puan.
Kemenko PMK ingin manfaat bantuan tersebut benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat bawah sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kami sampaikan bahwa sudah ada mekanisme kerja tim pengendali bantuan sosial nontunai dan juga bantuan pangan nontunai. Ketua timnya Menko PMK, wakilnya Kepala Bappenas plus kementerian/lembaga terkait ikut didalamnya, termasuk juga ada OJK," tutur Menko PMK Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas peluncuran/kick off Perpres Nomor 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai serta Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai 2018 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Hadir dalam rakor itu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Kepala OJK, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta pejabat terkait lainnya.
Puan menjelaskan Perpres tentang penyaluran bansos nontunai telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli 2017.
Dia menjelaskan tujuan perpres ini agar penyaluran bansos kepada masyarakat lebih efisien, dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Termasuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.
"Perpres juga mengatur teknis penyaluran bansos secara nontunai, yakni melalui bank BUMN kepada rekening masyarakat penerima bansos. Program ini adalah upaya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan percepatan perwujudan kesejahteraan," tuturnya.
Dia mengatakan dalam Perpres 63/2017 juga mengatur rekening penerima bansos dapat diakses melalui Kartu Kombo, yakni semacam instrumen pembayaran dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bansos, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.
"Penyaluran bansos nontunai maupun bantuan pangan nontunai diharapkan bisa tepat sasaran dan tepat guna. Semua pihak harus yakin tak ada gangguan teknis dalam penyalurannya kepada masyarakat," tutur Puan.
Menko PMK menyampaikan ada sekitar 75.500 e-warung yang akan mendukung penyaluran bansos nontunai maupun bantuan pangan nontunai ini. Program ini akan dilakukan mulai Januari 2018, kemudian Februari 2018, dilanjutkan pada Juli dan Agustus 2018.
"Penyalurannya itu bertahap. Enggak tiap bulan agar distribusi berjalan baik. Kami bentuk tim pelaksana distribusi bantuan pangan nontunai ini. Tim akan mengawal 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahun 2018 melalui Kemensos," katanya.
Menurut Puan, jenis bantuan akan dibatasi hanya beras dan telur. Alasannya agar lebih difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Hal tersebut, kata dia, berbeda dengan sebelumnya, yakni empat pilihan jenis bantuan, selain beras dan telur juga ada minyak dan gula.
"Tim juga mendapatkan dukungan dari gubernur BI dan OJK agar dapat didiskusikan bagaimana proses penyaluran anggaran melalui bank BUMN yang ada. Ini yang kita bicarakan tadi," tutur Puan.
(dam)
Explore More