Pangarmabar: Empat Strategi Wujudkan Poros Maritim Dunia

JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh dua benua yakni Benua Asia dan Australia membuat negara ini menghadapi berbagai ancaman dan memiliki peluang ekonomi.

Gagasan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan langkah yang tepat. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia menyampaikan empat gagasan penting atau core ideas yang terdiri dari empat poin.

Pertama, perlunya pembentukan Indonesia Maritime Information Center (IMIC). Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1987 ini menjelaskan, Pusat Informasi Maritim Indonesia ini merupakan integrasi peralatan surveillance dari pusat informasi kementerian dan lembaga serta Puskodal TNI AL.

"IMIC merupakan wujud tanggung jawab Indonesia sebagai negara pantai. Ini terkait dengan kompleksitas permasalahan maritim Indonesia yang membutuhkan informasi dan data terkait aktivitas di laut," ujar Aan saat launching bukunya yang berjudul "Facing Global Maritime Fulcrum, Between Threats and Opportunities" di Koarmabar, Jakarta Pusat, kemarin.

Dalam buku setebal 334 halaman tersebut, Jenderal Bintang Dua ini menjelaskan secara gamblang bagaimana perlunya wadah yang mempersatukan berbagai instansi seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polri dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Selama ini semua kejadian di Selat Malaka report-nya ke International Maritime Berau (IMB) Malaysia dan Information Fusion Center (IFC) Singapura. Dengan adanya badan yang mewadahi kegiatan kemaritiman semua maka kegiatan kemaritiman tidak perlu lagi melapor ke Singapura dan Malaysia," ujarnya.

Kedua, perlunya pembangunan sistem sensor dasar laut dengan menggunakan teknologi coastal acoustic tomography (CAT) dengan konsep operasi seabed sonar atau sonar tanam. Hal ini sangat penting karena beberapa perairan Indonesia sangat rawan terhadap perlintasan kapal selam asing.

"Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya kapal selam sebagai senjata strategis yang harus diketahui keberadaannya. Kami pernah mengusir kapal selam dan kapal induk Amerika Serikat karena memasuki perairan Indonesia," katanya.

Ketiga, Indonesia perlu membangun alur pelayaran tol laut (APTL). Tujuannya untuk meningkatkan maritime domain awarness (MDA) sehingga kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia dapat diawasi dengan baik. Dengan demikian, keamanan pelayaran antarpelabuhan dapat terwujud.

Hal ini penting mengingat 40% kapal-kapal perdagangan dunia yang nilainya mencapai USD150 triliun melintas di empat titik perairan Indonesia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. "Presiden Jokowi menggagas soal tol laut, membangun pelabuhan, dermaga, dan sebagainya. Untuk mendukung itu semua, kita buat alur pelayaran tol laut. Jadi ada recomended track, ini daerah-daerah terlarang untuk dilintasi. Jadi lebih mudah mengawasi jalannya kapal. Setiap tahun ada sekitar 70.000 kapal melintas di Selat Malaka," ucapnya.

Poin terakhir adalah memanfaatkan strategi Amerika Serikat dengan rebalancing strategy dan kebijakan China dengan jalur sutera. "Kedua strategi tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi," ujar Aan.

Pangarmabar berharap gagasan yang dituangkan dalam buku tersebut dapat menambah wawasan dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan stakeholder lainnya. "Kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah sinergitas. Tidak bisa masing-masing instansi dan lembaga berjalan sendiri-sendiri," ucapnya.

Hadir dalam peluncuran buku tersebut, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, kemudian Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Panglima TNI Laksamana (Purn) Agus Suhartono, dan sebagainya.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengapresiasi peluncuran buku tersebut. Menurut dia, ada beberapa gagasan penting yang disampaikan penulis seperti pembentukan dan penerapan IMIC. "Menurut saya ini ide yang sangat dahsyat. Ide-idenya yang paling canggih adalah bicara Menko Maritim sehingga semua kegiatan laut dikoordinasikan oleh Menko Maritim. Jadi buku ini memberikan masukan yang bagus," kata Connie.

Terkait kendala sinergitas, dia menilai ide yang disampaikan Pangarmabar sudah tepat dimana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) yang mengoordinasikan semuanya. "Termasuk hebat kapal selam dan kapal induk Amerika bisa ditindak termasuk kapal coast guard Vietnam dengan kemampuan kapal terbatas. Ini memberikan ide juga kekuatan Indonesia yang harus dibangun seperti apa. Jadi Armabar seperti apa, kemudian bagian timur dan sesuai harapan saya dibentuk empat armada. Masa negara perlintasan cuma dua armada," ungkapnya.

Connie optimistis jika empat ide ini direalisasikan maka konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bakal terwujud karena membuka Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki). "Pasti terwujud. Ide Pangarmabar terkait APTL itu sangat bagus. Sekarang kan cuma buka pelabuhan alurnya belum ada. Nah dengan dibuka, akan membuat Alki baru. Kalau dibuka menarik karena semua kapal kita yang kawal, kan jadi pendapatan baru. APTL ide bagus buat dikoordinasikan," katanya.

Senada, pengamat pertahanan Andi Widjajanto mengatakan, buku yang diluncurkan merupakan terobosan karena ada ide-ide baru dari Pangarmabar seperti bagaimana memilah threat atau ancaman dan opportunity atau kesempatan. "Ada ide-ide akademik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut," ujarnya.

Menurut dia, kata kunci dari semua ini adalah sinergitas untuk mewujudkan doktrin Poros Maritim Dunia. Dimana harus adanya perpaduan kementerian dan lembaga termasuk TNI AL untuk menyusun organisasi, teknologi, pengaturan logistik dan anggaran. "Tanpa ada perpaduan, doktrin itu akan sulit direalisasikan. Kuncinya harus ada perintah politik untuk melaksanakan sinergitas," kata Andi. (Sucipto)