SBY Ingin Pemerintah Perlakukan Ormas Sebagai Mitra
Senin, 30 Oktober 2017 - 15:38 WIB
SBY Ingin Pemerintah Perlakukan Ormas Sebagai Mitra
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menginginkan pemerintah memperlakukan suatu organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, negara dan pemerintah harus memiliki cara pandang yang berimbang terhadap Ormas.
"Tolong Ormas itu diperlakukan ‎sebagai mitra, partner, yang perlu diperankan, kan banyak Ormas, banyak civil society, NGO atau apapun namanya yang peduli pada lingkungan, peduli pada pemberantasan korupsi,"kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Namun, jika ada suatu Ormas yang menyimpang, maka Partai Demokrat meminta pemerintah untuk meluruskannya maupun dibina. "Kalau ada Ormas yang nyata-nyata melanggar hukum, melakukan kejahatan, maka negara berhak memberikan sanksi yang tegas dan Partai Demokrat setuju dengan itu," kata SBY.
Selain itu, kata SBY, Partai Demokrat mengerti bahwa negara perlu mengatur keberadaan Ormas di negeri ini. Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Demokrat tidak sepakat ada suatu Ormas menolak pengaturan yang dilakukan negara atas nama demokrasi dan hak asasi manusia.
"Negara juga punya amanah, amanah konstitusi untuk mengatur kegiatan di negeri ini agar keamanan terjaga, ketertiban terjaga, ancaman terhadap negara tidak ada, adil dan sejahtera, makmur dan sejahtera," katanya.
"Tolong Ormas itu diperlakukan ‎sebagai mitra, partner, yang perlu diperankan, kan banyak Ormas, banyak civil society, NGO atau apapun namanya yang peduli pada lingkungan, peduli pada pemberantasan korupsi,"kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).
Namun, jika ada suatu Ormas yang menyimpang, maka Partai Demokrat meminta pemerintah untuk meluruskannya maupun dibina. "Kalau ada Ormas yang nyata-nyata melanggar hukum, melakukan kejahatan, maka negara berhak memberikan sanksi yang tegas dan Partai Demokrat setuju dengan itu," kata SBY.
Selain itu, kata SBY, Partai Demokrat mengerti bahwa negara perlu mengatur keberadaan Ormas di negeri ini. Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Demokrat tidak sepakat ada suatu Ormas menolak pengaturan yang dilakukan negara atas nama demokrasi dan hak asasi manusia.
"Negara juga punya amanah, amanah konstitusi untuk mengatur kegiatan di negeri ini agar keamanan terjaga, ketertiban terjaga, ancaman terhadap negara tidak ada, adil dan sejahtera, makmur dan sejahtera," katanya.
(pur)
