DPR Minta Kemenaker Selidiki Kasus Kebakaran Pabrik Petasan
Jum'at, 27 Oktober 2017 - 09:11 WIB
DPR Minta Kemenaker Selidiki Kasus Kebakaran Pabrik Petasan
A
A
A
JAKARTA - Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran pabrik petasan, Kosambi, Tangerang, kemarin. Sebab, kecelakaan itu dinilai sebagai kecelakaan kerja yang jumlah korbannya cukup tinggi di tahun ini.
"Karena itu, mesti diusut secara tuntas agar diketahui siapa saja yang bertanggung jawab di balik kecelakaan tersebut," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada SINDOnews, Jumat (27/10/2017).
Dia menambahkan, hasil investigasi dan penyelidikan nantinya perlu dibuka ke publik secara luas. Jika ada yang terbukti bersalah, kata dia, harus dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku. Dengan begitu, ujar Saleh, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
Adapun peristiwa kebakaran itu menyebabkan 47 orang pekerja pabrik tersebut meninggal dunia dan puluhan lainnya menderita luka-luka. "Kelihatannya, aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak benar-benar diperhatikan dan diterapkan," kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia menambahkan, pegawai pengawas ketenagakerjaan sepertinya tidak bekerja maksimal. "Buktinya, keselamatan kerja di pabrik petasan ini luput dari pengawasan mereka," paparnya.
Selain itu, kata dia, pembangunan pabrik petasan di kawasan padat penduduk tidak selayaknya diberi izin. Secara faktual, lanjut dia, kawasan tersebut terdapat fasilitas umum seperti sekolah yang betul-betul harus aman dari potensi kecelakaan seperti ini.
Sehingga, ada kesan bahwa izin operasional pabrik tersebut dikeluarkan tanpa kajian yang baik. “Saya meminta agar Menaker langsung turun ke lokasi kejadian. Menteri harus melihat secara langsung dan bertemu dengan para korban dan keluarganya. Ini bagian dari tanggung jawab yang perlu ditunaikan," ungkap legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
rico
"Karena itu, mesti diusut secara tuntas agar diketahui siapa saja yang bertanggung jawab di balik kecelakaan tersebut," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada SINDOnews, Jumat (27/10/2017).
Dia menambahkan, hasil investigasi dan penyelidikan nantinya perlu dibuka ke publik secara luas. Jika ada yang terbukti bersalah, kata dia, harus dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku. Dengan begitu, ujar Saleh, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
Adapun peristiwa kebakaran itu menyebabkan 47 orang pekerja pabrik tersebut meninggal dunia dan puluhan lainnya menderita luka-luka. "Kelihatannya, aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak benar-benar diperhatikan dan diterapkan," kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia menambahkan, pegawai pengawas ketenagakerjaan sepertinya tidak bekerja maksimal. "Buktinya, keselamatan kerja di pabrik petasan ini luput dari pengawasan mereka," paparnya.
Selain itu, kata dia, pembangunan pabrik petasan di kawasan padat penduduk tidak selayaknya diberi izin. Secara faktual, lanjut dia, kawasan tersebut terdapat fasilitas umum seperti sekolah yang betul-betul harus aman dari potensi kecelakaan seperti ini.
Sehingga, ada kesan bahwa izin operasional pabrik tersebut dikeluarkan tanpa kajian yang baik. “Saya meminta agar Menaker langsung turun ke lokasi kejadian. Menteri harus melihat secara langsung dan bertemu dengan para korban dan keluarganya. Ini bagian dari tanggung jawab yang perlu ditunaikan," ungkap legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
rico
(pur)
