PDIP Nilai Jokowi Bijak Tunda Pembentukan Densus Tipikor
Rabu, 25 Oktober 2017 - 14:10 WIB
PDIP Nilai Jokowi Bijak Tunda Pembentukan Densus Tipikor
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijak dalam memutuskan penundaan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri. Keputusan Presiden Jokowi itu dianggap menjadi tantangan bagi Polri dan Kejaksaan agar lebih bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Keputusan bijak dan tantangan bagi Polri dan jaksa agar kerjasama lebih solid dan sinergitas dengan KPK," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Walaupun, dia mengklaim bahwa Fraksi PDIP menilai perlu pembentukan Densus Tipikor itu. "Tapi kami memahami pandangan yang seperti dikatakan Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla, red) bahwa pengawasan ini kan sudah banyak, Pak JK sebut ada enam, ada inspektorat, BPK dan seterusnya. Nah sampai kapan? Ternyata ketika membuat lembaga pengawas, yang mengawasi juga lapar," paparnya.
Dia menambahkan, persoalan terbesar bangsa ini dalam pembangunan adalah birokrasi yang berbiaya tinggi. "Mengapa tinggi? dengan idiom-idiom kalau bisa lambat kenapa dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, idiom-idiom seperti itu menggambarkan birokrasi yang memperlambat. "Mengapa memperlambat atau mempersulit? karena rejeki lebih besar. Ini semua berburu rejeki," katanya.
"Keputusan bijak dan tantangan bagi Polri dan jaksa agar kerjasama lebih solid dan sinergitas dengan KPK," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Walaupun, dia mengklaim bahwa Fraksi PDIP menilai perlu pembentukan Densus Tipikor itu. "Tapi kami memahami pandangan yang seperti dikatakan Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla, red) bahwa pengawasan ini kan sudah banyak, Pak JK sebut ada enam, ada inspektorat, BPK dan seterusnya. Nah sampai kapan? Ternyata ketika membuat lembaga pengawas, yang mengawasi juga lapar," paparnya.
Dia menambahkan, persoalan terbesar bangsa ini dalam pembangunan adalah birokrasi yang berbiaya tinggi. "Mengapa tinggi? dengan idiom-idiom kalau bisa lambat kenapa dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, idiom-idiom seperti itu menggambarkan birokrasi yang memperlambat. "Mengapa memperlambat atau mempersulit? karena rejeki lebih besar. Ini semua berburu rejeki," katanya.
(pur)
