Perppu Ormas Disetujui DPR, ACTA Bakal Ajukan Gugatan Baru ke MK
Rabu, 25 Oktober 2017 - 10:00 WIB
Perppu Ormas Disetujui DPR, ACTA Bakal Ajukan Gugatan Baru ke MK
A
A
A
JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) bakal mengajukan uji materiil atau gugatan baru ke Mahkamah Kontitusi (MK) menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas oleh mayoritas Fraksi di DPR.
Ketua Pembina ACTA, Habiburokhman mengatakan, meski Perppu itu sudah disetujui anggota dewan, namun tidak menyurutkan langkah organisasinya untuk membatalkan Perppu tersebut.
"Permohonan Uji Materiil di MK akan kami perbaharui dengan permohonan baru. Karena objek sengketanya telah berubah dari Perppu menjadi UU," kata Habiburokhman dalam keterangan persnya, Rabu (25/10/2017).
Ketua bidang Hukum dan advokasi DPP Partai Gerindra ini menjelaskan, secara substansi permohonan yang diajukan akan memuat argumentasi yang sama. Hanya saja pihaknya meminta agar UU tersebut dibatalkan MK. Pria yang akrab disapa Habib mengibaratkan permohonan baru ini hanya ganti casing.
Dia menuturkan, kasus yang seperti ini pernah terjadi pada uji materi Perpu Mahkamah Konstitusi pihaknya dan beberapa rekan advokat ajukan tahun 2013. Menurut dia, saat itu persidangan di MK sedang berjalan ketika DPR mengesahkan Perpu menjadi UU.
Karena sudah menjadi UU, kemudian para pemohon mengajukan permohonan ulang dan meminta MK membatalkan UU tersebut dan akhirnya permohonan dikabulkan.
"ACTA yang sedang berproses menjadi Ormas merasa mempunyai kepentingan untuk melawan aturan-aturan yang bisa memberangus kebebasan berserikat," ujarnya.
Ketua Pembina ACTA, Habiburokhman mengatakan, meski Perppu itu sudah disetujui anggota dewan, namun tidak menyurutkan langkah organisasinya untuk membatalkan Perppu tersebut.
"Permohonan Uji Materiil di MK akan kami perbaharui dengan permohonan baru. Karena objek sengketanya telah berubah dari Perppu menjadi UU," kata Habiburokhman dalam keterangan persnya, Rabu (25/10/2017).
Ketua bidang Hukum dan advokasi DPP Partai Gerindra ini menjelaskan, secara substansi permohonan yang diajukan akan memuat argumentasi yang sama. Hanya saja pihaknya meminta agar UU tersebut dibatalkan MK. Pria yang akrab disapa Habib mengibaratkan permohonan baru ini hanya ganti casing.
Dia menuturkan, kasus yang seperti ini pernah terjadi pada uji materi Perpu Mahkamah Konstitusi pihaknya dan beberapa rekan advokat ajukan tahun 2013. Menurut dia, saat itu persidangan di MK sedang berjalan ketika DPR mengesahkan Perpu menjadi UU.
Karena sudah menjadi UU, kemudian para pemohon mengajukan permohonan ulang dan meminta MK membatalkan UU tersebut dan akhirnya permohonan dikabulkan.
"ACTA yang sedang berproses menjadi Ormas merasa mempunyai kepentingan untuk melawan aturan-aturan yang bisa memberangus kebebasan berserikat," ujarnya.
(pur)
