Kecewa Hanya Maaf, DPR Tagih Alasan AS Atas Penolakan Panglima TNI
Selasa, 24 Oktober 2017 - 06:05 WIB
Kecewa Hanya Maaf, DPR Tagih Alasan AS Atas Penolakan Panglima TNI
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Pimpinan dan anggota Komisi I DPR merasa geram dengan insiden Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak kedatangannya oleh otoritas Amerika Serikat (AS) untuk masuk ke negara Paman Sam.
Anggota DPR yang membidangi pertahanan ini pun meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membeberkan data alasan mengapa Panglima bisa ditolak rencana kedatangannya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menyatakan, pihaknya sudah membaca rilis dari Kedubes AS. Namun dalam rilis tersebut hanya disampaikan permintaan maaf, belum kepada penjelasan kenapa insiden itu bisa sampai terjadi.
"Saya membaca rilis dari Kedubes AS isinya baru berupa permintaan maaf, belum menjelaskan kenapa insiden tersebut terjadi. Saya rasa ini yang menjadi pertanyaan besar masyarakat Indonesia yang perlu dijawab oleh AS," ungkap Meutya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa KBRI Washington telah melayangkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS. Namun akan lebih elok jika Kemenlu AS juga merespons, sehingga mengurangi prasangka yang akan mempengaruhi hubungan antarnegara.
"Saya rasa penjelasannya akan lebih elok dari Kementrian Luar Negeri AS langsung, karena nota diplomatik dilayangkan KBRI Washington kepada Kemenlu AS. Jadi tidak hanya oleh Dubes AS, Kemlu AS perlu merespon juga. Ini supaya tidak ada asumsi-asumsi, ataupun praduga-praduga terhadap AS juga. Mudah-mudahan ini hanya blunder di internal mereka, namun itu perlu dijelaskan," jelasnya.
Anggota DPR yang membidangi pertahanan ini pun meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membeberkan data alasan mengapa Panglima bisa ditolak rencana kedatangannya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menyatakan, pihaknya sudah membaca rilis dari Kedubes AS. Namun dalam rilis tersebut hanya disampaikan permintaan maaf, belum kepada penjelasan kenapa insiden itu bisa sampai terjadi.
"Saya membaca rilis dari Kedubes AS isinya baru berupa permintaan maaf, belum menjelaskan kenapa insiden tersebut terjadi. Saya rasa ini yang menjadi pertanyaan besar masyarakat Indonesia yang perlu dijawab oleh AS," ungkap Meutya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa KBRI Washington telah melayangkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS. Namun akan lebih elok jika Kemenlu AS juga merespons, sehingga mengurangi prasangka yang akan mempengaruhi hubungan antarnegara.
"Saya rasa penjelasannya akan lebih elok dari Kementrian Luar Negeri AS langsung, karena nota diplomatik dilayangkan KBRI Washington kepada Kemenlu AS. Jadi tidak hanya oleh Dubes AS, Kemlu AS perlu merespon juga. Ini supaya tidak ada asumsi-asumsi, ataupun praduga-praduga terhadap AS juga. Mudah-mudahan ini hanya blunder di internal mereka, namun itu perlu dijelaskan," jelasnya.
(pur)
