Menhan AS Minta Maaf soal Panglima TNI, DPR: Minta Maaf Saja Tidak Cukup!
Senin, 23 Oktober 2017 - 19:54 WIB
Menhan AS Minta Maaf soal Panglima TNI, DPR: Minta Maaf Saja Tidak Cukup!
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu terkait insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk AS untuk memenuhi undangan Kepala Staf Gabungan militer AS.
Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum Menhan AS bertemu dengan Menhan ASEAN yang hari ini, Senin (23/10/2017) sedang melakukan pertemuan tahunan bertajuk ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) plus di Clark, Filipina.
Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin bersikap keras. Menurutnya, penyelesaian insiden pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke AS harus diselesaikan secara resmi oleh Pemerintah AS.
"Saya kira tidak cukup permintaan maaf itu," ujar Hasanuddin di arena Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).
Menurut Hasanuddin, Pemerintah AS harus memberikan klarifikasi resmi. Hasanuddin menilai, perbincangan antara Menhan AS dengan Menhan RI adalah perbincangan biasa antara pejabat dua negara.
"Pejabat kan biasa bicara, minta maaf. Tapi harus ada klarifikasi resmi dari pemerintah AS," ucap politikus PDIP ini.
Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum Menhan AS bertemu dengan Menhan ASEAN yang hari ini, Senin (23/10/2017) sedang melakukan pertemuan tahunan bertajuk ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) plus di Clark, Filipina.
Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin bersikap keras. Menurutnya, penyelesaian insiden pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke AS harus diselesaikan secara resmi oleh Pemerintah AS.
"Saya kira tidak cukup permintaan maaf itu," ujar Hasanuddin di arena Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).
Menurut Hasanuddin, Pemerintah AS harus memberikan klarifikasi resmi. Hasanuddin menilai, perbincangan antara Menhan AS dengan Menhan RI adalah perbincangan biasa antara pejabat dua negara.
"Pejabat kan biasa bicara, minta maaf. Tapi harus ada klarifikasi resmi dari pemerintah AS," ucap politikus PDIP ini.
(kri)
