Pemuda Muhamadiyah Harap Densus Tipikor Polri Tak Lemahkan KPK
Rabu, 18 Oktober 2017 - 09:37 WIB
Pemuda Muhamadiyah Harap Densus Tipikor Polri Tak Lemahkan KPK
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi dan menghormati niat Polri dalam melakukan akselerasi pemberantasan korupsi dengan membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).
"Namun, bila Densus Tipikor dibuat sebagai upaya untuk menegasikan KPK bahkan diduga sebagai upaya sistematik melemahkan dan mempreteli fungsi KPK, agaknya hal ini perlu ditolak," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam siaran persnya, Rabu (18/10/2017).
Dahnil menilai, Polri sudah mempunyai satuan khusus yang menangani Tipikor. Namun, ia menilai satuan khusus itu dianggap kurang efektif menangani kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara maupun anggota Polri.
Bagi Dahnil, pendirian Densus Tipikor bak menyediakan sapu yang diduga diragukan kebersihannya justru akan menyebar kotoran kemana-mana namun, seolah melakukan pembersihan.
Faktanya, kata dia, KPK selalu mendapat perlawanan balik dan keras bila menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota kepolisian. Bahkan ada "ketertakutan" pimpinan KPK bila menangani kasus yang melibatkan kepolisian, karena akan mendapat perlawanan balik yang keras.
Selain itu, kata dia, di Internal KPK juga masih diisi oleh perwira-perwira polisi aktif, yang diduga memiliki loyalitas ganda. Sehingga sulit berlaku obyektif bila menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan polisi.
"KPK saja kelabakan, apalagi bila Densus Tipikor yang dibentuk polisi, hampir mustahil mau menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak kepolisian itu sendiri," tandasnya.
"Namun, bila Densus Tipikor dibuat sebagai upaya untuk menegasikan KPK bahkan diduga sebagai upaya sistematik melemahkan dan mempreteli fungsi KPK, agaknya hal ini perlu ditolak," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam siaran persnya, Rabu (18/10/2017).
Dahnil menilai, Polri sudah mempunyai satuan khusus yang menangani Tipikor. Namun, ia menilai satuan khusus itu dianggap kurang efektif menangani kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara maupun anggota Polri.
Bagi Dahnil, pendirian Densus Tipikor bak menyediakan sapu yang diduga diragukan kebersihannya justru akan menyebar kotoran kemana-mana namun, seolah melakukan pembersihan.
Faktanya, kata dia, KPK selalu mendapat perlawanan balik dan keras bila menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota kepolisian. Bahkan ada "ketertakutan" pimpinan KPK bila menangani kasus yang melibatkan kepolisian, karena akan mendapat perlawanan balik yang keras.
Selain itu, kata dia, di Internal KPK juga masih diisi oleh perwira-perwira polisi aktif, yang diduga memiliki loyalitas ganda. Sehingga sulit berlaku obyektif bila menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan polisi.
"KPK saja kelabakan, apalagi bila Densus Tipikor yang dibentuk polisi, hampir mustahil mau menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak kepolisian itu sendiri," tandasnya.
(mhd)
