Silaturahmi dengan Persis di Bandung, Jokowi Bahas Soal Perpu Ormas
Rabu, 18 Oktober 2017 - 02:34 WIB
Silaturahmi dengan Persis di Bandung, Jokowi Bahas Soal Perpu Ormas
A
A
A
BANDUNG - Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan keluarga besar Persatuan Islam (Persis) di masjid Pengurus Pusat Persis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Selasa (17/10/2017) malam. Dalam kegaiatan tersebut, Jokowi sempat membahas soal Perpu Ormas dan kesenjangan masyarakat yang sempat ditanyakan pengurus Persis Bandung.
Presiden mengatakan, persoalan Perpu Ormas sudah menjalani kajian yang mendalam dari Menko Polhukam. Pemerintah telah melakukan pengumpulan data baik data video, buku, dan tertulis. Dari data tersebut dilihat dari segi keamanan negara, kebangsaan, dan ketatanegaraan.
Kesimpulannya, dibutuhkan Perpu. Sebab, jika tanpa Perpu penanganan yang berkaitan dengan ekseistensi negara akan bertele-tele. "Penanganannya bukan soal ormasnya. Tapi, penanganan yang berkaitan dengan negara yang akan bertele-tele. Perpu itu kan sebetulnya sangat demokratis. Nantikan, masih ada DPR, mungkin saja bisa ditolak. Atau ajukan judicial review ke MK. Banyak mekanisme yang bisa ditempuh. Bisa saja dibatalkan jika tidak sesuai dengan UUD," kata Jokowi.
Menurut dia, pemerintah pernah menghapus 3.153 Peraturan Daerah (perda) dan kalah saat menempuh jalur hukum. "Nah, mekanisme ini memberikan pendidikan kepada kita. Silakan saja, seperti 3.153 perda, pemerintah kalah dan konsekuensinya perda itu hidyp lagi," ujarnya.
Jokowi mengaku dalam menghadapi persoalan Perpu Ormas juga pemerintah telah berupaya melakukan dialog bersama Dalam kesempatan itu juga, Presiden ditanya oleh salah seorang pengurus Persis tentang upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh warga.
Jokowi menuturkan, pemerintah berupaya maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pihaknya pun serius dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
"Waktu saya dilantik, gini rasio 0,41. Artinya ada kesenjangan kaya dan miskin dan antar wilayah di Indonesia," katanya. Hal ini, salah satunya terjadi karena adanya penguasaan lahan oleh segelintir pihak. "Kenapa terjadi ketimpangan? Karena distribusi aset yang dulu-dulu keliru. Ada satu orang diberi konsesi 50.000, 100.000, 200.000 hektare. Saya sekarang, satu meter persegi pun enggak memberikan," katanya.
Justru, kata Presiden, pemerintah saat ini mencabut konsesi lahan dari berbagai pihak. "Kita sudah mencabut konsesi. Kita dapat 12,7 juta hektare," katanya seraya menyebut lahan tersebut bisa digunakan oleh masyarakat.
Tak hanya itu, menurutnya pemerintah pun konsisten menghadirkan keadilan dengan terus membuka akses kesehatan dan pendidikan seluas-luasnya bagi warga tidak mampu. "Kita memberikan Kartu Indonesia Sehat bagi warga tidak mampu, agar ke rumah sakit enggak bayar. Kartu Indonesia Pintar ke 19 juta siswa," katanya.
Lebih dari itu, pihaknya pun sangat memerhatikan umat Islam sebagai mayoritas. Dia berharap di lingkungan pesantren-pesantren terdapat komunitas bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, pemerintah memberikan kredit murah bagi komunitas bisnis di pesantren. "Tanpa bunga. Hanya 2% setahun untuk biaya administrasi. Kalau BPR bisa 40%," katanya seraya menyebut pemerintah pun terus menambah aliran uang di desa melalui program dana desa.
"Dana desa kita kucurkan sebanyak itu. Pada 2016 Rp47 triliun, 2017 Rp60 triliun. Tujuannya agar perputaran uang di desa jadi lebih banyak," tambahnya. Dengan begitu, Presiden mengajak seluruh warga agar bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.
Presiden mengatakan, persoalan Perpu Ormas sudah menjalani kajian yang mendalam dari Menko Polhukam. Pemerintah telah melakukan pengumpulan data baik data video, buku, dan tertulis. Dari data tersebut dilihat dari segi keamanan negara, kebangsaan, dan ketatanegaraan.
Kesimpulannya, dibutuhkan Perpu. Sebab, jika tanpa Perpu penanganan yang berkaitan dengan ekseistensi negara akan bertele-tele. "Penanganannya bukan soal ormasnya. Tapi, penanganan yang berkaitan dengan negara yang akan bertele-tele. Perpu itu kan sebetulnya sangat demokratis. Nantikan, masih ada DPR, mungkin saja bisa ditolak. Atau ajukan judicial review ke MK. Banyak mekanisme yang bisa ditempuh. Bisa saja dibatalkan jika tidak sesuai dengan UUD," kata Jokowi.
Menurut dia, pemerintah pernah menghapus 3.153 Peraturan Daerah (perda) dan kalah saat menempuh jalur hukum. "Nah, mekanisme ini memberikan pendidikan kepada kita. Silakan saja, seperti 3.153 perda, pemerintah kalah dan konsekuensinya perda itu hidyp lagi," ujarnya.
Jokowi mengaku dalam menghadapi persoalan Perpu Ormas juga pemerintah telah berupaya melakukan dialog bersama Dalam kesempatan itu juga, Presiden ditanya oleh salah seorang pengurus Persis tentang upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh warga.
Jokowi menuturkan, pemerintah berupaya maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pihaknya pun serius dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
"Waktu saya dilantik, gini rasio 0,41. Artinya ada kesenjangan kaya dan miskin dan antar wilayah di Indonesia," katanya. Hal ini, salah satunya terjadi karena adanya penguasaan lahan oleh segelintir pihak. "Kenapa terjadi ketimpangan? Karena distribusi aset yang dulu-dulu keliru. Ada satu orang diberi konsesi 50.000, 100.000, 200.000 hektare. Saya sekarang, satu meter persegi pun enggak memberikan," katanya.
Justru, kata Presiden, pemerintah saat ini mencabut konsesi lahan dari berbagai pihak. "Kita sudah mencabut konsesi. Kita dapat 12,7 juta hektare," katanya seraya menyebut lahan tersebut bisa digunakan oleh masyarakat.
Tak hanya itu, menurutnya pemerintah pun konsisten menghadirkan keadilan dengan terus membuka akses kesehatan dan pendidikan seluas-luasnya bagi warga tidak mampu. "Kita memberikan Kartu Indonesia Sehat bagi warga tidak mampu, agar ke rumah sakit enggak bayar. Kartu Indonesia Pintar ke 19 juta siswa," katanya.
Lebih dari itu, pihaknya pun sangat memerhatikan umat Islam sebagai mayoritas. Dia berharap di lingkungan pesantren-pesantren terdapat komunitas bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, pemerintah memberikan kredit murah bagi komunitas bisnis di pesantren. "Tanpa bunga. Hanya 2% setahun untuk biaya administrasi. Kalau BPR bisa 40%," katanya seraya menyebut pemerintah pun terus menambah aliran uang di desa melalui program dana desa.
"Dana desa kita kucurkan sebanyak itu. Pada 2016 Rp47 triliun, 2017 Rp60 triliun. Tujuannya agar perputaran uang di desa jadi lebih banyak," tambahnya. Dengan begitu, Presiden mengajak seluruh warga agar bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.
(whb)
