Empat Perwira Tinggi Polri Siap Ramaikan Pilkada Serentak

PERHELATAN Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang akan digelar tahun depan bakal diramaikan sejumlah perwira tinggi (pati) Polri. Ada empat nama yang dikabarkan bakal maju sebagai calon gubernur.

Mereka adalah Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Irjen Pol Anton Charliyan. Mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) ini mengaku siap maju dalam Pilgub Jabar 2018. Menurut Anton, dirinya tinggal menunggu restu dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian guna memuluskan langkahnya tersebut. Selain bermodalkan darah Sunda dari Tasikmalaya, Anton juga sudah memasuki masa pensiun. Selama bertugas, Anton cukup dikenal di Polda Jabar.

Selanjutnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpauw yang juga akan maju dalam Pilgub Papua. Mantan wakil kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri tersebut maju lewat DPD Partai Golkar dan DPD PDIP Provinsi Papua. Meski demikian, keputusan Paulus untuk maju Pilgub Papua masih bergantung pimpinan Polri. Kemudian Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin juga masuk bakal calon gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Dia mengaku sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPP PDI Perjuangan. Pati keempat adalah Komandan Korps Brimob Mabes Polri Irjen Pol Murad Ismail.

Dia menyatakan siap mencalonkan diri pada Pilgub Maluku. Beredar kabar bahwa Partai NasDem bahkan sudah resmi menetapkan Murad sebagai calon gubernur Maluku. Murad Ismail merupakan putra kelahiran Maluku. Pada 2013 sampai 2015 jenderal bintang dua ini pernah menjabat sebagai kapolda Maluku.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, peluang menang anggota Polri dalam pertarungan Pilkada 2018 sangat besar. Menurut dia, kekuatan Polri hari ini sama dengan kekuatan TNI dan Polri sebelum reformasi saat mereka masuk ke dunia politik. Pascareformasi, Polri semakin hebat dan power full.

“Saat ini kewenangan Polri sangat banyak sehingga power full. Bahkan beberapa anggota terbaiknya menempati sejumlah pos strategis di pemerintahan. Artinya, jika mereka masuk dan bertarung di ajang pilkada, peluang menangnya juga sangat besar,” ungkap Ujang kepada KORAN SINDO kemarin.

Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR) ini mengatakan, Polri bekerja berdasarkan komando. Meskipun netral dan tidak memilih, dia punya keluarga dan korps. Apalagi, Polri memiliki kewenangan berada di tempat pemungutan suara (TPS) dan anggota Babinsa di setiap kelurahan. Itulah sebabnya, ujar dia, mengapa peluang menang anggota Polri sangat besar. Di samping itu, Polri juga sedang melakukan test case.

Dengan kewenangan dan kekuatan yang besar, mereka merambah sebagai kepala daerah untuk menguji bagaimana kecintaan masyarakat terhadap Polri. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta kepada perwiranya yang telah yakin mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2018 untuk segera mengundurkan diri. “Kalau sudah yakin, lebih baik mengundurkan diri,” tandas Tito akhir pekan lalu di Jakarta. Meski demikian, Tito mengaku belum mengetahui secara pasti siapa saja anggota Polri yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2018.

Secara regulasi, menurut dia, pendaftaran sebagai calon kepala daerah jatuh pada Februari 2018. Karena itu, sebelum tanggal tersebut anggota Polri masih diperkenankan bertugas. “Kalau yakin mencalonkan diri, as soon as possible yakin ya mundur saja,” tandas dia.

Tito berharap, dengan majunya anggota Polri tidak menyebabkan terjadi konflik kepentingan. Dia pun memastikan sesuai instruksi Presiden, Polri dalam pemilu harus netral. “Mengamankan, bukan memenangkan,” kata dia.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, sebaiknya anggota Polri mundur saat sudah pasti mendaftarkan ke KPUD.