Setara: Pidato Panglima TNI Tegaskan Politik TNI adalah Politik Negara
Jum'at, 06 Oktober 2017 - 10:23 WIB
Setara: Pidato Panglima TNI Tegaskan Politik TNI adalah Politik Negara
A
A
A
JAKARTA - Perayaan HUT TNI ke-72 momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan nasional. Perayaan tersebut juga menuntut dedikasi TNI dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, cita-cita reformasi 1998 telah menggariskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Cita diri TNI sebagaimana diamanatkan UU 34/2004 tentang TNI inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan desain TNI reformis," tutur Hendardi dalam keterangan persnya, Jumat (6/10/2017).
Hendardi menyebut, pidato Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo secara tegas menyampaikan bahwa politik TNI adalah politik negara. Menurutnya, jika pidato tersebut dipatuhi, maka elite-elite di tubuh TNI tidak dibenarkan berpolitik praktis, kecuali untuk tujuan mendukung kepentingan negara.
Ia berpendapat, berpolitik praktis tidak harus melalui partai politik. Namun hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan kesatuan-kesatuan yang ada di TNI untuk meraih elektoral atau dukungan dari publik.
Sementara politik negara adalah garis politik yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai cita-cita nasional dengan mekanisme dan mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Dia menambahkan, pasca reformasi tidak ada cara lain bagi TNI untuk menjalankan politik negara. Apalagi 'mempunyai niat' mengembangkan dwi fungsi seperti saat TNI masih berbaju ABRI.
"Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diharapkan menjadi otokritik bagi TNI sekaligus menunjukkan kepatuhan TNI pada supremasi sipil. Mendorong TNI terus di garis profesional sebagaimana cita diri dalam UU TNI adalah salah satu cara rakyat di republik ini mencintai dan memperkuat TNI," tandasnya.
Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, cita-cita reformasi 1998 telah menggariskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Cita diri TNI sebagaimana diamanatkan UU 34/2004 tentang TNI inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan desain TNI reformis," tutur Hendardi dalam keterangan persnya, Jumat (6/10/2017).
Hendardi menyebut, pidato Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo secara tegas menyampaikan bahwa politik TNI adalah politik negara. Menurutnya, jika pidato tersebut dipatuhi, maka elite-elite di tubuh TNI tidak dibenarkan berpolitik praktis, kecuali untuk tujuan mendukung kepentingan negara.
Ia berpendapat, berpolitik praktis tidak harus melalui partai politik. Namun hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan kesatuan-kesatuan yang ada di TNI untuk meraih elektoral atau dukungan dari publik.
Sementara politik negara adalah garis politik yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai cita-cita nasional dengan mekanisme dan mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Dia menambahkan, pasca reformasi tidak ada cara lain bagi TNI untuk menjalankan politik negara. Apalagi 'mempunyai niat' mengembangkan dwi fungsi seperti saat TNI masih berbaju ABRI.
"Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diharapkan menjadi otokritik bagi TNI sekaligus menunjukkan kepatuhan TNI pada supremasi sipil. Mendorong TNI terus di garis profesional sebagaimana cita diri dalam UU TNI adalah salah satu cara rakyat di republik ini mencintai dan memperkuat TNI," tandasnya.
(kri)
