Istana Minta Kepala Daerah Jadi Jubir Pemerintah
Senin, 02 Oktober 2017 - 15:51 WIB
Istana Minta Kepala Daerah Jadi Jubir Pemerintah
A
A
A
BANDUNG - Bupati maupun wali kota selaku kepala daerah, diminta memerankan juru bicara alias jubir pemerintah. Karena itu Bidang Komunikasi Presiden menggagas program jaringan pemberitaan pemerintah (JPP), sharing antara pusat dengan daerah.
Juru Bicara Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi mengatakan, untuk menyamakan persepsi peran dan tugas kehumasan, pihaknya sebagai staf khusus presiden kerja sama dengan Kemenkominfo melakukan program JPP Sharing.
Sehingga nantinya kata Johan, ada cara yang efektif dalam mengelola kehumasan baik pusat dan daerah di era digital ini.
"Makanya perlu kami gelar sharing. Sehingga sharing itu bisa juga memberikan masukan pemerintah kota/kabupaten, terkait problematika kehumasan," kata Johan usai memberikan materi Forum Mardeka Barat (FMB) 9 di Bandung, Senin (2/10/2017).
Untuk mengawalinya, Johan mengaku, tahap awal melakukan pertemuan dengan 5 provinsi di Jawa pada pekan kemarin. Yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Kemudian bulan ini dilanjutkan ke provinsi lain se-Indonesia.
"Dari pertemuan itu, kita pingin mengetahui apa yang menjadi problem kehumasan. Juga apa saja konsen dan yang kurang dari kehumasan dari pemerintah daerah itu. Makanya, juga melibatkan pengelola media online," tukasnya.
Ironisnya lanjut Johan, info sementara meski belum jadi kesimpulan sementara bahwa berdasar kuesioner dan pertanyaan yang mereka ajukan, ternyata problemnya ada di organisasi. Sehingga, tupoksi tidak tahu.
"Dan itu pertama harus dibenahi. Apalagi, masalah kedua adalah memberdayakan humas harus ada kesepakatan bersama pusat sampai daerah bahwa humas itu penting," ungkapnya lagi.
Juru Bicara Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi mengatakan, untuk menyamakan persepsi peran dan tugas kehumasan, pihaknya sebagai staf khusus presiden kerja sama dengan Kemenkominfo melakukan program JPP Sharing.
Sehingga nantinya kata Johan, ada cara yang efektif dalam mengelola kehumasan baik pusat dan daerah di era digital ini.
"Makanya perlu kami gelar sharing. Sehingga sharing itu bisa juga memberikan masukan pemerintah kota/kabupaten, terkait problematika kehumasan," kata Johan usai memberikan materi Forum Mardeka Barat (FMB) 9 di Bandung, Senin (2/10/2017).
Untuk mengawalinya, Johan mengaku, tahap awal melakukan pertemuan dengan 5 provinsi di Jawa pada pekan kemarin. Yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Kemudian bulan ini dilanjutkan ke provinsi lain se-Indonesia.
"Dari pertemuan itu, kita pingin mengetahui apa yang menjadi problem kehumasan. Juga apa saja konsen dan yang kurang dari kehumasan dari pemerintah daerah itu. Makanya, juga melibatkan pengelola media online," tukasnya.
Ironisnya lanjut Johan, info sementara meski belum jadi kesimpulan sementara bahwa berdasar kuesioner dan pertanyaan yang mereka ajukan, ternyata problemnya ada di organisasi. Sehingga, tupoksi tidak tahu.
"Dan itu pertama harus dibenahi. Apalagi, masalah kedua adalah memberdayakan humas harus ada kesepakatan bersama pusat sampai daerah bahwa humas itu penting," ungkapnya lagi.
(maf)
