Pelaksanaan Rapat Pleno Soal Nasib Setnov Belum Jelas
Senin, 02 Oktober 2017 - 12:44 WIB
Pelaksanaan Rapat Pleno Soal Nasib Setnov Belum Jelas
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang dijadwalkan pada hari ini belum jelas. Pasalnya, surat undangan bagi pengurus Partai Golkar untuk menghadiri rapat tersebut belum tersebar.
"Kami sebagai pengurus DPP akan stand by terkait pelaksanaan rapat pleno yang dimaksud," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Adapun agenda rapat pleno itu untuk mendengarkan jawaban Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) atas rekomendasi rapat harian DPP Partai Golkar pada Senin 25 September 2017. Isi rekomendasinya adalah meminta Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan ketua umum Partai Golkar dan menunjuk pelaksana tugas (Plt).
"Sampai saat ini secara resmi surat DPP Golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima," ucap anggota Komisi II DPR ini.
Dia menjelaskan, dalam mekanismenya, surat undangan resmi itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. "Tentu bersama dengan kalau tidak ketua umumm ya ketua harian," bebernya. Diketahui, rapar pleno itu beberapa kali diundur.
"Kami sebagai pengurus DPP akan stand by terkait pelaksanaan rapat pleno yang dimaksud," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Adapun agenda rapat pleno itu untuk mendengarkan jawaban Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) atas rekomendasi rapat harian DPP Partai Golkar pada Senin 25 September 2017. Isi rekomendasinya adalah meminta Setya Novanto diberhentikan sementara dari jabatan ketua umum Partai Golkar dan menunjuk pelaksana tugas (Plt).
"Sampai saat ini secara resmi surat DPP Golkar tentang undangan rapat tersebut belum kami terima," ucap anggota Komisi II DPR ini.
Dia menjelaskan, dalam mekanismenya, surat undangan resmi itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. "Tentu bersama dengan kalau tidak ketua umumm ya ketua harian," bebernya. Diketahui, rapar pleno itu beberapa kali diundur.
(kri)
