Pemerintah Yakin Masyarakat Dewasa Menyikapi Film Sejarah G30S/PKI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengaku dirinya tidak mau berkomentar terlalu jauh mengenai polemik penayangan Film Sejarah 'Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30/SPKI).
Menurutnya, penayangan film yang diduga versi Orde Baru itu sudah menjadi perbincangan publik. Sehingga masalah pembatalan atau tidaknya penayangan itu masih ditunggu.
"Kita tunggu saja. Kan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Kita lihat saja seperti apa," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga enggan menjawab mengenai polemik dari film tersebut. Baginya menganggap, masyarakat Indonesia sudah dewasa menyikapi film sejarah. Dia menilai, masyarakat sudah dewasa melihat fakta-fakta yang ada.
Termasuk nantinya jika ada wacana film baru yang akan membongkar keseluruhan dalam film tersebut. "Oh enggak tahu lah. Itu biar saja. Ahli-ahli sejarah saja yang lebih kompeten," katanya.
Menurutnya, penayangan film yang diduga versi Orde Baru itu sudah menjadi perbincangan publik. Sehingga masalah pembatalan atau tidaknya penayangan itu masih ditunggu.
"Kita tunggu saja. Kan ada perbedaan-perbedaan pendapat. Kita lihat saja seperti apa," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga enggan menjawab mengenai polemik dari film tersebut. Baginya menganggap, masyarakat Indonesia sudah dewasa menyikapi film sejarah. Dia menilai, masyarakat sudah dewasa melihat fakta-fakta yang ada.
Termasuk nantinya jika ada wacana film baru yang akan membongkar keseluruhan dalam film tersebut. "Oh enggak tahu lah. Itu biar saja. Ahli-ahli sejarah saja yang lebih kompeten," katanya.
(pur)