Golkar Nilai JK Punya Hak Tolak Posisi Ketua Timses Jokowi
Kamis, 31 Agustus 2017 - 14:54 WIB
Golkar Nilai JK Punya Hak Tolak Posisi Ketua Timses Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pakar Partai Golkar tak mempersoalkan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi ketua tim sukses (Timses) Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 mendatang. Namun, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada JK apakah bersedia menjadi ketua Timses Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Firman Soebagyo menilai Mendagri Tjahjo Kumolo memiliki hak untuk mengusulkan hal tersebut. (Baca: Tjahjo Tegaskan Minta JK Jadi Ketua Timses Jokowi Keinginan Pribadi)
"Kalau Pak JK sudah menjadi wakil presidennya, kemudian memang dirasa Pak JK mampu untuk mengkonsolidasikan kepentingan bangsa dan negara ke depan dan kemudian kembalikan kepada Pak JK berkenan kan enggak masalah," ujar Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Namun, Firman juga menilai bahwa JK memiliki hak untuk menolak usulan Mendagri Tjahjo Kumolo. "Jadi, menurut saya sih, ada yang mengusulkan sah-sah aja, nanti kalau yang bersangkutan (JK, red) enggak menerima kan hak politik beliau juga," tutur wakil ketua Badan Legislasi DPR ini.
Sekadar diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar semua menteri termasuk Wapres JK ikut mensukseskan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Bahkan, Tjahjo mengusulkan agar JK menjadi Ketua Timses nantinya.
Usulan Tjahjo itu menanggapi peringatan Presiden Jokowi kepada para menteri tentang tahun depan sebagai tahun politik. Tjahjo mengaku mengusulkan hal tersebut merupakan permintaan pribadi.
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Firman Soebagyo menilai Mendagri Tjahjo Kumolo memiliki hak untuk mengusulkan hal tersebut. (Baca: Tjahjo Tegaskan Minta JK Jadi Ketua Timses Jokowi Keinginan Pribadi)
"Kalau Pak JK sudah menjadi wakil presidennya, kemudian memang dirasa Pak JK mampu untuk mengkonsolidasikan kepentingan bangsa dan negara ke depan dan kemudian kembalikan kepada Pak JK berkenan kan enggak masalah," ujar Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Namun, Firman juga menilai bahwa JK memiliki hak untuk menolak usulan Mendagri Tjahjo Kumolo. "Jadi, menurut saya sih, ada yang mengusulkan sah-sah aja, nanti kalau yang bersangkutan (JK, red) enggak menerima kan hak politik beliau juga," tutur wakil ketua Badan Legislasi DPR ini.
Sekadar diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar semua menteri termasuk Wapres JK ikut mensukseskan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Bahkan, Tjahjo mengusulkan agar JK menjadi Ketua Timses nantinya.
Usulan Tjahjo itu menanggapi peringatan Presiden Jokowi kepada para menteri tentang tahun depan sebagai tahun politik. Tjahjo mengaku mengusulkan hal tersebut merupakan permintaan pribadi.
(kri)
